Prabowo-Gibran Unggul 56,11 Persen di Hitung Sementara KPU, Jokowi Beri Selamat, THN AMIN: Curang

SURYA.CO.ID - Selain unggul di hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga unggul dalam hasil hitung suara sementara yang dirilis di website resmi komisi pemilihan umum (KPU).

Data yang dirilis Kamis (15/2/2024) pukul 09.00, pasangan Prabowo Gibran sudah meraih 12.476.925 suara atau 56,11 persen dari total pemilih. 

Data ini didapat dari 41,01 persen suara yang masuk, atau 337.602 dari total 823.236 suara yang dirilis KPU.

Sementara posisi kedua diraih pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 24,55 persen atau 5.459.425 suara. 

Sementara pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 4.300.835 suara atau 19,34 persen. 

Baca juga: Hasil Pilpres 2024 Versi KPU 41.1 Persen: Prabowo-Gibran Unggul di DKI, Cak Imin Kalah di Jatim

Di bagian lain, Presiden Joko Widodo mengaku telah bertemu dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan cawapres Gibran Rakabuming tepat dihari pemungutan suara, Rabu (14/2/2024) malam.

Hal itu diungkapkan Jokowi di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Jokowi mengungkapkan, dalam pertemuan itu, ia menyampaikan selama kepada Prabowo yang unggul dalam Pilpres 2024 berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga.

"Sudah (mengucapkan) selamat, selamat. Ketemu langsung semalam," kata Jokowi, Kamis.

Kepala Negara menuturkan, pertemuan itu dilakukan berempat. Namun, ia tidak mau menyebutkan orang lain dalam pertemuan selain dirinya dan Ketua Umum Partai Gerindra dan Gibran.

"(Bertemu) berempat. Ya enggak perlu saya sebut," selorohnya.

Lebih lanjut Jokowi mengomentari pula hasil hitung cepat yang menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan raihan suara sekitar 58 persen.

Jokowi meminta para pihak bersabar mengingat hasil hitung manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi hasil resmi masih berlangsung.

"Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar, ojo kesusu. Sabar," jelasnya.

Jokowi juga buka suara soal tudingan adanya kecurangan di Pilpres atau Pemilu 2024.

Jokowi mengatakan pemungutan serta penghitungan suara Pemilu dilihat banyak saksi dan aparat. Sehingga kecil kemungkinannya ada kecurangan.

"Pertama ya mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS. Capres-Cawapres kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan," katanya.

Meskipun demikian, kata Presiden, apabila betul merasa ada kecurangan maka ada mekanisme yang bisa ditempuh.

Dugaan kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu atau ke Mahkamah Konstitusi.

"Sudah diatur semuanya, janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK," katanya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti hasil quick count atau hitung cepat yang menyatakan paslon nomor 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul di Pilpres 2024.

Hasto melihat adanya fenomena overshooting dalam Pemilu 2024 sehingga paslon Prabowo-Gibran mendapat terlalu banyak suara.

"Kami melihat nampak adanya fenomena overshooting. Jadi kalau berburu itu nembaknya berlebihan. Ini pernah terjadi di Timor Timur pada Pemilu 1997," kata Hasto saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/2/2024).

Diketahui, Overshooting merupakan istilah yang banyak dalam perekonomian yang merujuk pada sesuatu yang melampaui batas normalnya.

Diketahui, pada Pemilu 1997 suara Golkar di Timor Timur mencapai 84,70 persen. Berbeda jauh dengan suara 2 partai rivalnya, yakni PDI yang memperoleh 13,49 persen, dan PPP yang hanya meraup 1,82 persen.

"Ketika suatu operasi masif dilakukan, maka sampai rezim penguasa saat itu kaget karena partai penguasa saat itu sampai mendapatkan hampir 100 persen," ungkap Hasto.

Fenomena overshooting yang dimaksud terlihat jelas karena adanya perbedaan signifikan antara hasil penghitungan suara di dalam negeri dengan exit pool di luar negeri.

Menurut politisi asal Yogyakarta ini, para pemilih di luar negeri tak terpengaruh isu-isu dan upaya mendorong pencoblosan terhadap paslon tertentu lewat bansos, sehingga nama Prabowo-Gibran gagal meraup suara mayoritas dari mereka.

"Exit poll di luar negeri itu mencerminkan tidak adanya operasi bansos, tidak adanya operasi intimidasi, tidak adanya operasi keterlibatan dari institusi-institusi negara, sehingga warga Indonesia bisa menyampaikan pilihannya secara jernih," ucap Hasto.

Menyikapi masalah ini, DPP PDIP merekomendasikan kepada Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud untuk membentuk tim khusus yang fokus mengumpulkan berbagai kecurangan di Pilpres 2024.

"Untuk itu kami akan mengusulkan kepada Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud agar dibentuk suatu tim khusus," pungkas Hasto.

THN Amin Sebut Kecurangan

Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) menemukan banyaknya pelanggaran, kecurangan, maupun persoalan terkait pemungutan suara yang terjadi hari ini.

Persoalan tersebut antara lain banyak temuan surat suara yang sudah tercoblos untuk Paslon 02 serta banyaknya warga yang kehilangan hak suara.

“Kami telah mencatat semua temuan-temuan di lapangan tersebut. Sampai saat ini juga call center kami tak henti-henti mendapatkan laporan terjadinya kecurangan-kecurangan tersebut,” ujar Ari Yusuf Amir, Ketua Umum THN AMIN dalam keterangan persnya, Rabu 14 Februari 2024.

Ari mengatakan, sebelumnya THN AMIN telah mengingatkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, serta masif. Hari ini dugaan tersebut menemukan pembuktiannya.

Ari menguraikan, pelanggaran terstruktur dilakukan secara terang benderang, di mana pelibatan aparat struktural dalam hal ini oleh aparatur desa, aparatur sipil negara, aparatur penegak hukum.

Pelibatan aparat desa misalnya, dilakukan dengan melibatkan organisasi Desa Bersatu, yang berisi delapan asosiasi desa, yaitu DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia), PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), DPP PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), dan Persatuan Masyarakat Nusantara.

“Sejak awal kepala desa dan aparatur desa lainnya terlibat. Yang mencolok adalah Deklarasi Desa Bersatu yang dihadiri cawapres Gibran Rakabuming Raka, lalu dugaan pada pembagian formulir C6 yang mengarahkan pilihan pada salah satu capres,” ungkap Ari.

Ari mengingatkan, Pemilu pada dasarnya adalah penghormatan hak-hak suara rakyat. Rakyat harus diberi kesempatan untuk menyalurkan suara tanpa intimidasi, seperti takut tidak diberi bansos bila tidak memilih 02.

Hak suara rakyat juga tidak boleh dihilangkan dengan cara-cara melanggar hukum seperti dicoblos oleh kepala desa beserta aparaturnya, karena kepala desa telah diintimidasi untuk mendukung 02 atau kasus korupsi dana desa akan diungkap.

Kertas suara di TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT, seperti yang kami temui di beberapa daerah menunjukkan pola surat suara yang telah dicoblos terbukti.

Pelanggaran sistematis terjadi antara lain dilakukan dengan politisasi bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk kepentingan pemenangan Paslon 02.

Untuk pelanggaran masif terlihat dari banyaknya temuan di lapangan surat suara yang sudah tercoblos untuk Paslon 02 serta banyaknya warga yang kehilangan surat suara.

"Kami mencatat pelanggaran masif terjadi antara lain di Sumenep, Kabupaten Bandung, Tulang Bawang, Bogor, Garut, Tangerang Selatan, bahkan DKI Jakarta,"

“Ada juga kejadian di mana warga tidak mendapatkan surat undangan Pemilu 2024, namun surat suara sudah tercoblos untuk Paslon 02,” ungkap Ari.

Ditegaskan Ari, tidak ada satu pihak pun dapat mengklaim kemenangan bila suara rakyat diciderai dengan berbagai pola yang terjadi dalam Pemilu kali ini.

Klaim kemenangan dalam bentuk dukungan rakyat baru bisa dilakukan bila seluruh hasil suara sah telah mendapat legalitasnya.

Ari juga mengingatkan, kecurangan-kecurangan yang dilakukan itu berimplikasi pidana. “Saat ini tim kami terus mengumpulkan bukti-bukti di lapangan.”

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Beri Selamat ke Prabowo-Gibran yang Unggul dalam "Quick Count"