Respons Menteri Jokowi yang Disorot di Film Dirty Vote, Yusril Sebut Tak Layak Disebut Dokumenter

SURYA.CO.ID - Sejumlah menteri mereaksi film Diry Vote yang dirilis tanggal 11 Februari 2024 bertepatan hari pertama masa tenang pemilu dan disiarkan pukul 11.00 WIB di kanal YouTube.

Reaksi para menteri ini beralasan karena film ini juga menyoroti mereka yang diduga melakukan kampanye terselubung untuk salah satu Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres).

Salah satunya, Menteri BUMN Erick Thohir yang menjadi pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran. 

Dirty Vote juga melihat pergerakan Erick Thohir yang juga ikut terjun langsung dan berkampanye. Padahal, dia merupakan pejabat Menteri yang aktif.

Dikonfirmasi hal ini, Erick justru memilih enggan memberikan tanggapan karena dinilai terlalu politik untuk dijawab.

Baca juga: Rekam Jejak Zainal Arifin Mochtar yang Viral Gara-gara Film Dirty Vote, Anak Ulama Besar di Mandar

"Saya enggak mau komen, karena bukan wilayah saya komentar di politik," ungkap Erick di Kawasan Pondok Indah Mall, Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Terpisah, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan yang Ketua Umum PAN mengajak semua pihak untuk menjaga masa tenang Pemilu 2024 saat merespons film dokumenter Dirty Vote.

"Jadi, saya kira mari hari tenang ini kita jaga betul agar pemilu kita ini berlangsung dengan baik," kata Zulkifli usai rapat intern di Istana Kepreisdenan, Jakarta, Senin, (12/2/2024).

Zulkifli mengatakan semua kandidat Capres-Cawapres telah menyampaikan visi misinya dalam kampanye. Termasuk juga pihak partai politik yang bertarung di pemilu legislatif. Tinggal sekarang menunggu waktu pemungutan suara yang tinggal 2 hari lagi.

"Saya kira seluruh rakyat Indonesia sudah punya pilihan dan keputusan kan? kita tunggu saja gitu," katanya.

Zulkifli Hasan meminta semua pihak untuk tidak menyebarkan keresahan menjelang pemungutan suara. Salah satunya dengan menyebarkan narasi adanya kecurangan Pemilu.

"Pada masa tenang sekarang ini jangan menyebarkan isu macam-macam curang lah, ini begitu lah ini begitu lah. Kan jadi membuat orang resah dan sekali lagi saya mengatakan curang itu gimana caranya? jaman kayak gini gimana? kan nggak mungkin lah ya," pungkasnya.

Sebagai informasi, 3 hari jelang pemilihan pada 14 Februari, koalisi masyarakat sipil merilis film dokumenter tentang desain kecurangan pemilu.

Dokumenter berjudul “Dirty Vote” tayang mengambil momentum 11.11, yaitu tanggal 11 Februari bertepatan hari pertama masa tenang pemilu dan disiarkan pukul 11.00 WIB di kanal YouTube.

Dirty Vote persisnya dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh tiga ahli hukum tata negara yang membintangi film ini.

Yusril Nilai Bukan Film Dokumenter

Terpisah, Guru besar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menilai bahwa film “Dirty Vote” tidak bisa disebut sebagai dokumenter.

Sebab, konten utama dalam tayangan yang hampir berdurasi dua jam itu adalah cuplikan pemberitaan dan tanggapan dari tiga pakar hukum.

"Ketiga pakar tersebut mengomentari berbagai hal yang terjadi dari berbagai pemberitaan, kemudian mereka memberikan pendapat. Ya pendapat itu bisa ditafsirkan oleh banyak orang, termasuk adanya kemungkinan kecurangan Pemilu 2024," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya.

Mantan Menteri Sekretaris Negara period 2004-2007 itu juga menyoroti waktu perilisan filmnya, yang ditayangkan pada masa tenang dan beberapa hari menjelang hari pemilihan. Oleh sebab itu, sangat wajar jika beberapa orang menilai film tersebut sebagai propaganda.

 “Ada yang mengatakan ini ‘Dirty Vote’ versus ‘Dirty Propaganda’. Satu judul film mengatakan soal pemilu yang kotor, satunya lagi soal propaganda kotor terhadap pihak tertentu yang berasa di seberang dari si pembuat film,” ujar dia.

Yusril, yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), menyebut politik sebagai sesuatu yang dinamis. Sehingga, sangat wajar apabila ada orang yang semula mengaku tidak tertarik pada politik, kemudian ikut meramaikan pesta demokrasi.

Pernyataan itu merupakan tanggapan terhadap perubahan sikap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi sorotan dalam film Dirty Vote.

"Saya melihat itu sebenarnya normal saja. Bisa juga kita katakan politik itu dinamis. Mungkin satu ketika anak presiden belum tertarik pada dunia politik, tapi sekarang bisa saja berubah dan tertarik masuk ke dalam dunia politik," kata Yusril.

Ihwal isu yang diangkat dalam film, seperti ketidaknetralan penyelenggara dan pejabat negara dalam pelaksanaan pemilu, tidak hanya dialamatkan kepada pasangan Prabowo-Gibran semata. Pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjadi pihak lain yang turut dituduh melakukan kecurangan.

Sayangnya, hanya sedikit sekali tayangkan yang memperlihatkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“Sehingga wajar saja orang bertanya-tanya ini film sponsornya siapa, membawa pesan paslon tertentu atau tidak," tegas Yusril.

Kendati terkesan tendensius dan propaganda, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2001-2004 itu menyampaikan bahwa film tersebut adalah bagian dari kebebeasan berekspresi.

"Tayangan film ini kita hormati sebagai kebebasan berekspresi. Orang berbeda pendapat itu normal saja. Kalau tiga orang akademisi yang muncul dalam tayangan itu mengkritisi pemilu, toh orang juga bisa mengkritisi terhadap pandangan yang mereka sampaikan," kata Yusril.

Terakhir, dia mengingatkan agar masyarakat tidak terpecah belah setelah menonton film tersebut. Pasalnya, perbedaan pendapat dan pilihan adalah hal yang lumrah, sehingga harus disikapi dengan bijaksana.

"Semoga masyarakat luas berpikir jernih dan objektif dan menilai bahwa pemilu tidak akan 100 persen ideal seperti yang kita harapkan. Kemungkinan kekurangan di sana sini itu akan terjadi, tidak dapat kita hindari. Tapi paling penting adalah pemilu yang benar-benar jujur dan adil seperti yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 dan UU Pemilu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," jelas Yusril.

Sejak dirilis pada, Minggu (11/2/2024), film dokumenter eksplanatori "Dirty Vote" menuai beragam respon.

Sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Dwi Laksono, memaparkan alasan di balik pembuatan dan peluncuran yang dilakukan di awal masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dandhy berharap film itu bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat menjelang pemungutan suara yang direncanakan dilakukan pada 14 Februari 2024.

"Seyogianya Dirty Vote akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu. Diharapkan tiga hari yang krusial menuju hari pemilihan, film ini akan mengedukasi publik serta banyak ruang dan forum diskusi yang digelar," kata Dandhy dalam keterangan pers yang diterima pada Minggu (11/2/2024).

Dandhy juga berharap semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politik kepada para calon presiden-calon wakil presiden, dan menyimak isi dokumenter itu secara terbuka.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres. Tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," ujar Dandhy.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ramai Film Dirty Vote, Yusril Ingatkan Warga Agar Tidak Terpecah Belah