Kades di Tulungagung Terekam Video Kenakan Kaos Prabowo-Gibran Sambil Yel-yel, Ini Pengakuannya

Selama proses klarifikasi, Eko mengaku mendapatkan 15 pertanyaan dari Bawaslu. 

Dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-undang Pemilu, selain Kades, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga dilarang ikut dalam kampanye. 

Selain itu Kades, perangkat desa dan BPD dilarang menjadi pelaksana dan tim kampanye. Pelanggaran ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta, seperti disebut dalam pasal 494 Undang-undang Pemilu. 

Sikap tidak netral kepala desa yang menguntungkan atau merugikan satu peserta Pemilu di masa kampanye, juga disebutkan dengan jelas di pasal 490. Pelanggaran pasal ini, diancam dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda maksimal Rp 12 juta.