Inilah Jabatan yang Diincar Ahok BTP Jika Ganjar-Mahfud Menang Pilpres 2024, Bukan Ketua KPK

SURYA.co.id - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok BTP akhirnya blak-blakan soal jabatan yang diincarnya jika Ganjar-Mahfud menang di Pilpres 2024.

Ahok mengaku lebih menjadi Jaksa Agung daripada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikannya ketika menjawab pertanyaan soal tawaran menjadi Ketua KPK jika pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 yang didukungnya, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memenangkan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Seandainya Ganjar-Mahfud menang, terus Bapak ditunjuk jadi Ketua KPK.

Baca juga: Telanjur Buat Luhut dan TKN Prabowo-Gibran Murka, Ahok BTP Klarifikasi Soal Kinerja Jokowi: Gila Apa

Apa yang akan pertama kali dilakukan Pak?" tanya salah satu panelis di acara "Ahok is Back" yang digelar di Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2024), melansir dari Kompas.com.

Menjawab pertanyaan itu, pria yang kerap disapa Ahok itu menegaskan tidak ingin berandai-andai.

Sebab, Ahok mengungkapkan, dirinya sudah pernah ditawari jabatan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2018 lalu.

Saat itu, menurut Ahok, Presiden Jokowi menanyakan ingin membantu di bidang apa dalam pemerintahan.

"Saya tanya Pak Jokowi, 'Pak Jokowi pengen saya bantu apa?' (lalu dijawab) 'Pak Ahok mau bantu apa?' 'Saya mau bantu industri-industri tidak bangkrut Pak'.

Ini cerita dalam tahanan lho, 2018," ujar Ahok.

Dia kemudian menjelaskan alasan ingin membantu di bidang industri.

Menurut Ahok, impor sudah sangat masif masuk Indonesia sehingga mematikan industri kecil.

Baca juga: Giliran Ahok BTP Serang Anies Baswedan dengan Rumah DP Nol Persen, Bukti Hambat Koalisi 01 dan 03?

Oleh karena itu, Ahok berpikir harus ada pejabat Bea dan Cukai yang berani mengambil kebijakan.

Ahok mengatakan, saat itu dia menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa ingin menjadi Direktur Jenderal Bea Cukai.

"Makanya saya mau jadi Dirjen Bea Cukai. Saya jamin penyelundupan stop. Karena jaman Pak Harto (Presiden Kedua RI Soeharto) itu dulu penyelundupan subversif, mematikan industri, membuat PHK begitu banyak, membahayakan hidup orang banyak. Semua penjualan akan macet dan semua akan turun. Negara bisa bangkrut," katanya.