Kampus Beri Petisi ke Pemerintahan Jokowi, Cak Imin: Kami Tunggu Unej dan UIN Jember

SURYA.CO.ID, JEMBER - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin angkat bicara soal fenomena munculnya civitas akademis perguruan tinggi memberikan petisi kepada pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Pasangan Anies Rasyid Baswedan di Pilpres 2024 ini, mengaku menunggu langkah dua kampus unggulan Jember juga melakukan hal yang sama seperti Universitas Gajah Mada (UGM), beberapa hari lalu.

"Saya sendiri kagum, karena lima tahun terakhir kok kampus adem ayem. Tetapi ternyata tidak, saat suasana negara agak mengkhawatirkan, rupanya mereka turun. Kami tunggu saja UNEJ, UIN Jember juga bisa berbuat seperti perguruan tinggi lainnya," ujar Cak Imin di acara Slepet IMIN di Kota Cinema Mall Jember, Sabtu (3/2/2024).

Menurutnya, adanya perguruan tinggi yang melayangkan kritik pedas terhadap pemerintah tersebut adalah peringatan agar kekuasaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik pada Pemilu 2024.

"Semoga bisa menyadarkan beliau-beliau itu, agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan kroni-kroninya dalam Pemilu 2024," kata Cak Imin.

Cak Imin menilai, agar demokrasi tetap terpelihara, maka seorang penguasa harus konsisten mentaati nilai-nilai konstitusi dan Undang-undang.

"Taat terhadap konstitusi, berarti taat terhadap demokrasi, keadilan dan kebebasan," tegasnya.

Oleh karena itu, Cak Imin mengaku berkomitmen dengan Anies Rasyid Baswedan akan tetap memelihara demokrasi jika menang pada Pilpres 2024.

"Kami akan menjamin kebebasan berserikat, berpendapat dan berkelompok seluas-luasnya, agar masyarakat bisa mewarnai pembangunan nasional," paparnya.

Diberitakan sebelum, sivitas akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni menyampaikan petisi Bulaksumur.

Petisi tersebut, dibacakan oleh Prof Koentjoro sebagai perwakilan sivitas akademika UGM di Balairung UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu, 31 Januari 2024.

Petisi tersebut mereka keluarkan, karena para akademisi UGM merasa prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara selama dipimpin Joko Widodo di berbagai lini yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

Melalui petisi tersebut, sivitas akademika UGM, mendesak dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden Jokowi, termasuk Presiden sendiri untuk segera kembali ke koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.

Setelah Universitas Gadjah Mada, sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta juga menyampaikan petisi, dan menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan"