Biodata Yusril Ihza Mahendra dan Jimly Asshiddiqie, Kandidat Kuat Pengganti Menkopolhukam Mahfud MD

SURYA.CO.ID - Inilah profil dan biodata Yusril Ihza Mahendra dan Jimly Asshiddiqie, dua tokoh yang disebut-sebut bakal menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) pengganti Mahfud MD. 

Seperti diketahui, Mahfud MD memutuskan mundur dari jabatan Menkopolhukam setelah ikut konstelasi Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan calon presiden Ganjar Pranowo. 

Mahfud sudah menyiapkan sepucuk surat untuk diserahkan langsung kepada Presiden Jokowi, Kamis (1/2/2024) sore ini.

Surat itu berisi tugasnya di kabinet pemerintahan Jokowi sudah selesai.

Dia ingin menyerahkan langsung surat pengunduran diri itu dan bertemu dengan Presiden Jokowi karena bagian dari etika politik. 

Baca juga: 4 Pernyataan Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam Kabinet Presiden Jokowi

Sebab dirinya diangkat dengan penuh hormat oleh Presiden Jokowi, dan akan pamit pula secara hormat.

Cawapres Ganjar Pranowo ini juga mengakui keputusan mundur dari jabatan Menko Polhukam sudah sejak lama dibicarakan dan disepakati dengan Ganjar.

Namun mengapa baru saat ini langkah mundur dari kabinet pemerintahan Jokowi itu dieksekusi, Mahfud mengakui hal itu karena menunggu momentum.

"Saya katakan memang sudah lama bersepakat dengan pak Ganjar untuk mundur tapi nunggu momentum," kata Mahfud saat di Provinsi Lampung, dan disiarkan langsung di akun Instagram pribadi Mahfud MD, Rabu (31/1/2024).

"Dan saya akan melaporkan saya sudah selesai," katanya.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menyebut ada dua sosok yang cocok untuk menggantikan posisi Mahfud MD. 

Dua sosok itu adalah Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga eks Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Hukum, Jimly Asshidiqqie. 

Satu sosok lainnya adalah Yusril Ihza Mahendra yang merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), mantan Sekretaris Negara, serta saat ini sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

"Bisa jadi ada dua tokoh yang layak, misalkan Prof Jimly dan Prof Yusril, yang cocok saja menggantikan Mahfud MD," kata Ujang kepada Tribunnews.com, Rabu (31/1/2024).

Selain itu kata Ujang, bisa jadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih mantan tentara untuk menempati posisi tersebut. 

Terlepas dari kemungkinan itu, Ujang menyatakan gerak - gerik Jokowi sulit ditebak, termasuk untuk sosok pengisi Menko Polhukam. Ia menyebut selain hak prerogatif presiden, pemilihan sosok Menko Polhukam hanya diketahui oleh Jokowi dan Tuhan.  

"Soal siapa pengganti Mahfud MD hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu," ungkap Ujang. 

Biodata Yusril Ihza Mahendra 

Pakar hukum tatanegara, Yusril Ihza Mahendra lahir di Manggar, Belitung Timur, Bangka Belitung pada 5 Februari 1956.

Selama ini, dia merupakan advokat, akademisi di bidang hukum tata negara, politikus, dan salah seorang tokoh pemikir dan intelektual Indonesia.

Yusril pernah bekerja di Sekretariat Negara sebagai penulis pidato Presiden Suharto dan BJ Habibie, kemudian menjadi anggota DPR/MPR RI.

Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Yusril ditunjuk menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang ketika partai itu berdiri di awal Reformasi pada tanggal 17 Juli 1998.

Pada 26 April 2015, ia terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang di Muktamar IV PBB di Puncak, Jawa Barat.

Ia terpilih untuk sekali lagi secara aklamasi dalam Muktamar V PBB yang diadakan di Tanjung Pandan, Belitung tahun 2020.

Karier :

Menteri Sekretaris Negara Indonesia ke-13, masa jabatan 21 Oktober 2004 – 9 Mei 2007 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia ke-22, masa jabatan 10 Agustus 2001 – 20 Oktober 2004 pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri.

Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia ke-22, masa jabatan 29 Oktober 1999 – 7 Februari 2001 di masa Presiden Abdurrahman Wahid.

Biodata Jimly Asshiddiqie

Jimly Asshiddiqie merupakan akademisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada tahun 2010.

Pria kelahiran 17 April 1956 ini merupakan pendiri dan menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama pada periode 2003-2008.

Ia diakui sebagai peletak dasar bagi perkembangan gagasan modernisasi peradilan di Indonesia.

Kemudian, sejak Juni 2012 hingga Juli 2017, ia dipercaya sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari lembaga yang sebelumnya bernama Dewan Kehormatan KPU yang juga ia pimpin pada 2009-2010.

Jimly baru-baru ini ditetapkan menjadi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

MKMK dibentuk buntut dari hakim MK yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim karena putusan Perkara bernomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimum Capres dan Cawapres.

Di mana, setelah putusan MK tersebut, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kini maju sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo, sehingga muncullah beberapa laporan. 

Kemudian, melalui rapat permusyawaratan hakim (RPH), diputuskan adanya pembentukan MKMK guna menangani laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim dengan berisikan tiga anggota, yakni Ketua MK periode pertama Jimly, Akademisi Bintan Saragih, serta Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Dilansir Wikipedia, Jimly menempuh pendidikan S1 di Universitas Indonesia (UI) pada 1982 dan mendapat gelar Sarjana Hukum.

Lalu, ia melajutkan pendidikan S2 di UI lagi pada 1987.

Jimly diketahui juga memperoleh gelar Guru Besar ilmu Hukum Tata Negara FHUI pada 1998.

Riwayat pendidikan

- S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1977-1982

- S2 Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1984-1986 

- S3 Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia (program ‘doctor by research’) kerjasama  dengan Rechtsfaculteit, Rijksuniversiteit, Leiden, 1987-1991

- Post-Graduate Course, Harvard Law School, Cambridge, Massachussett, 1994

Riwayat Karier

- Ketua Dewan Penasihat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2019-2024;

- Wakil Ketua Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia (DGTK-RI), 2010-2015 dan 2015-2019;

- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), 2012-2017;

- Ketua Dewan Penasihat KOMNASHAM, 2009-2012 dan 2013-2017;

- Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003-2008

- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan Ketatanegaraan, 2009-2010.

- Asisten Wakil Presiden Republik Indonesia, 1998-1999

- Sekretaris Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH) yang dibentuk pada masa krisis 1998 dan diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Sekretariat Negara, 1999

- Penasihat Ahli Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI, 2002-2003;

- Penasihat Ahli Menteri RISTEK, 2010;

- Penasihat Ahli Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2002-2003;

- Anggota Tim Ahli Panitia Ad Hoc Perubahan UUD 1945, Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Perwakilan RI, 2001-2002;

- Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI periode 1998-1999;

- Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1993-1998;

- Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak 1981 dan diangkat sebagai jabatan Guru Besar pada tahun 1998 dalam Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

- Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI);

- Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI);

- Ketua Badan Pembina Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang menaungi lembaga pendidikan al-Azhar seluruh Indonesia, 2012-2017

- Dewan Kehormatan Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) 2008-2011.

Penghargaan

- Bintang Mahaputera Adipradana (2009)

- Bintang Mahaputera Utama (1999)

- Bintang Penegak Demokrasi Utama (2018)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Siapa Pengganti Mahfud MD di Kabinet Jokowi, Pengamat Sebut 2 Sosok Ini