Sindiran Nyelekit Cak Imin Soal Beras Bulog Berstiker Paslon Lain: Namanya Tidak Punya Malu

Adapun tulisannya sebagai berikut :

"Melanggar Konstitusi sudah
Melanggar aturan debat sudah
Melanggar netralitas aparat sudah
Melanggar integritas sebagai pejabat sudah
Sekarang pakai beras Bulog untuk kampanye juga
Ya, kabinet Jokowi sedang mengabdi utk Prabobro-Gibran
Labrak terus...selagi masih berkuasa"

Hingga Jum'at (26/1/2024), postingan tersebut diposting ulang 12 ribu akun, serta sudah dilihat 2,6 juta kali.

Berikut reaksi dari viralnya foto ini: 

1. AIrlangga Tegaskan Tidak Ada

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menkoperekonomian) Airlangga Hartarto membantah soal informasi beras bansos yang ditempel stiker pasangan calon presden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. 

Airlangga menegaskan, tidak ada pasangan calon capres-cawapres yang memakai bansos pemerintah untuk kampanye.

"Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah, tidak ada," kata Airlangga di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/1/2024) malam

Ketua Umum Partai Golkar itu juga memastikan tidak ada bansos yang dijadikan alat kampanye pada pemilu.

2. TPN Ganjar-Mahfud Bakal Dalami

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud bakal mendalami dugaan politisasi beras bulog untuk bantuan sosial (bansos) yang ditempeli stiker pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Hal itu disampaikan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jakarta Pusat, pada Kamis (25/1/2024).

"Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu, kami akan menelisik lebih dalam mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini dan kami mencadangkan hak kami untuk buat laporan itu ke Bawaslu," kata Todung, di Jakarta Pusat, Kamis ini.

"Jadi kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini," ucapnya.

Todung mengatakan, bansos sejatinya memang program pemerintah yang anggarannya sudah diatur dalam APBN. Sehingga, sudah seyogyannya bansos menjadi program milik pemerintah.