Polemik Dukungan Jokowi ke Salah Satu Paslon, Disurati Bawaslu hingga Disorot Pengamat: Paling Jauh

SURYA.CO.ID - Polemik dukungan Presiden Joko Widodo untuk salah satu pasangan calon berbuntut panjang.

Bermula dari acungkan jari untuk simbol dukungan hingga deklarasi presiden boleh melakukan kampanye, semuanya menuai reaksi publik.

Mengenai hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu rupanya telah menyurati Jokowi sejak lama.

Surat itu berisi imbauan mengenai batasan yang boleh dilakukan selama masa kampanye.

Hal itu seperti yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja.

"Kami sudah ngirim surat ke Pak Presiden untuk kemudian dalam melakukan hal apapun juga yang berkaitan dengan sekarang masa tahapan kampanye, maka ada beberapa larangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Bagja di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (26/1/2024).

Baca juga: Beda Nasib Iriana Jokowi dan Maruf Amin yang Sama-sama Salam Jari, Mengapa Wapres Tak Dilaporkan?

Ia menambahkan, surat itu juga berisi pengingat kepada presiden soal batasan-batasan untuk para menteri yang merupakan pejabat di bawah kewenangan presiden.

"Kami mengingatkan, memberikan imbauan kepada Pak Presiden untuk, pertama, menteri-menterinya yang ada pada kewenangan beliau, juga tindakan-tindakan ke depan dalam kampanye," ujar Bagja.

Sementara itu, terkait tindakan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang juga pejabat teras di partai politik masing-masing membagi-bagikan bantuan sosial di masa kampanye, Bagja menegaskan, hal itu tidak dilarang selama acara tersebut bertajuk acara kementerian.

"Kalau bukan acara menteri, pakai acara negara, fasilitas negara, itu kena (pelanggaran)," ujar Bagja.

Kata Pengamat soal Keberpihakan Jokowi: Ini Paling Jauh

Pengamat politik Eep Saefulloh Fatah menilai keberpihakan Jokowi paling jauh sejak Pemilu 2004.

Eep mengatakan, tindakan cawe-cawe yang dilakukan kepala negara tidak pernah terlihat sejak memasuki era Reformasi di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

"Saya lihat bahwa sepanjang sejarah Reformasi, terutama sejak ada pemilihan presiden secara langsung 2004, di 2024 ini lah untuk pertama kali kita saksikan presiden cawe-cawe dengan amat sangat jauh," kata Eep di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Menurut Eep, sikap cawe-cawe ini pun sudah diakui sendiri oleh Jokowi dalam beberapa kesempatan.