Tidak Nyambung, Ditanya Soal Netralitas Kepala Negara, AHY Malah Ungkapkan Target di Pemilu 2024

SURYA.CO.ID, LUMAJANG - Netralitas pejabat negara dalam Pemilu menjadi pertanyaan besar, gara-gara Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) terang-terangan menegaskan bahwa presiden atau kepala negara boleh memihak dan berkampanye.

Berbagai kalangan menyoroti dan mengritik, tetapi para pejabat parpol dalam koalisi tertentu enggan merespons. Seperti ditunjukkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika menghadiri Kampanye Akbar Partai Demokrat di Stadion Semeru, Kabupaten Lumajang, Jumat (26/1/2024).

AHY justru tidak menjawab ketika sejumlah wartawan meminta tanggapannya terkait pernyataan Presiden Jokowi bahwa presiden atau kepala negara boleh berkampanye dan memihak.

Sebelumnya, Rabu 24 Januari 2024, Jokowi berpendapat bahwa presiden dapat memihak dan presiden boleh berkampanye dalam Pemilu.

Mendapat pertanyaan itu, pandangan AHY langsung berubah. Dan jawabannya malah tidak nyambung karena lebih merespons pertanyaan salah satu timnya yang menanyakan target Partai Demokrat pada Pemilu 2024 mendatang.

"Ada 11 dapil DPR RI yang tentunya kami harus bekerja keras menjadi indikator barometer nasional. Kami punya optimisme semakin sukses tak terkecuali di dapil Jember dan Lumajang ini," kata AHY.

"Dari 11 dapil kita isi semua, DPR daerah bisa naik karena tentunya itu bisa menjadi modal baik untuk 5 tahun ke depan," tambahnya.

Usai menjawab pertanyaan tersebut AHY mengatakan bahwa sesi pertanyaan sudah cukup dan kembali ke kendaraannya. Putra Presiden RI ke-6 itu kemudian meninggalkan Stadion Semeru, tempat kampanye akbar Partai Demokrat digelar. ****