Benturan Kepentingan Presiden

Pertunjukan terbuka atas konflik kepentingan ini kian merusak tatanan sistem pemerintahan dan negara hukum.

Editor: irwan sy
Surabaya.Tribunnews.com/Purwanto
MH Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan Jatim. 

SURYA.co.id - Saat mengumpulkan para kepala daerah pada tanggal 30 Oktober 2023, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada segenap kepala daerah.

Salah satu arahan beliau kepada para kepala daerah untuk memberikan dukungan kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2024, tidak melakukan intervensi, dan menjaga netralitas.

Pernyataan ini tepat seminggu setelah Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan Gibran Rakabumi sebagai calon wakilnya pada Pilpres 2024.

Pada tanggal 1 November 2023, Presiden Jokowi saat meninjau Ibukota Nusantara, di Kalimantan Timur, kembali menegaskan perlunya netralitas seluruh jajaran.

Saya kutipkan pernyataan beliau, 'Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral. Polri semua harus netral'.

Saat itu kita semua tentu bernafas lega, tumbuh harapan Presiden Jokowi menjaga tumbuhnya demokrasi.

Sekalipun putera sulung beliau masuk dalam kandidasi pemilihan presiden dan wakil presiden, namun pernyataan itu menegaskan Presiden Jokowi menghargai gelangang kompetisi pilpres sebagai arena yang fair dan adil.

Namun makna penting atas pernyataan presiden itu perlahan lahan seperti tumpukan pasir pantai tersiram laju ombak.

Perlahan lahan beliau bertindak seperti tim sukses pasangan Prabowo-Gibran.

Dimulai dengan membuntuti rute kampanye Ganjar Pranowo.

Seluruh lokasi yang didatangi Ganjar Pranowo, tiba tiba di kunjungi Presiden Jokowi sambil bagi bagi sembako, sertifikat tanah, dan bantuan lainnya.

Alur kejadian makin menegasikan ucapan Presiden Jokowi, bukan isapan jempol, berbagai kejadian mencuat tidak netralnya aparat negara.

Banyak kepala desa hingga kepala daerah di cari jejak kasusnya oleh aparat penegak hukum, dengan imbal hasil memenangkan paslon putera Presiden Jokowi.

Alih-alih berbuah teguran atas unjuk terbuka berbagai pelanggaran netralitas itu.

Dalam seminggu ini, Presiden Jokowi malah berkunjung ke Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi dimana Ganjar Mahfud masih unggul telak.

Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved