Wakil Ketua Komisi C Desak OPD Peduli Warga Surabaya yang Terjerat Bank Thithil

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati mendesak agar BUMD dan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Surabaya peduli warga sekitar.

Terutama warga kurang mampu yang saat ini terjerat pinjaman online dan bank thithil (bank harian).

Saat menggelar reses di wilayah Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Aning tidak percaya dengan fakta yang dia lihat di Kelurahan Bendul Merisi dan kelurahan lainnya.

Ada sejumlah warga miskin (gakin) yang menumpuk utang di bank thithil.

"Ini tidak bisa terus dibiarkan. Bukankah Pemkot Surabaya ada program pemberdayaan masyarakat miskin. Selain itu ada juga BPR milik Pemkot yang bunganya jauh lebih rendah katimbang terjerat bank thithil," ucap Aning, usai reses Selasa (23/1/2024).

Saat ini ada Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU) yang dikelola Pemkot Surabaya.

BPR ini khusus untuk memberi pinjaman dengan bunga sangat rendah untuk pengembangan usaha mikro.

Sementara yang terjerat bank thithil itu adalah penjual gorengan dan usaha mikro lainnya.

Aning mendesak agar BPR milik Pemkot itu menjangkau mereka.

Warga Surabaya harus tahu keberadaan BPR ini ketimbang pinjam ke bank thithil dan pinjaman online (Pinjol).

Warga akan tercekik karena mengembalikan bisa dua kali lipat lebih.

"Tapi kami lebih mendesak BUMD milik Pemkot dan OPD yang jauh lebih peduli dengan warga gakin. Bisa menyalurkan bantuan dan peduli masyarakat dengan program pemberdayaan masyarakat gakin. Saya melihat baru PDAM yang jalan. Mana BUMD yang lain," tandas Aning.

Margono, warga Bendul Merisi menyampaikan aspirasinya saat politisi perempuan Aning Rahmawati menggelar reses di wilayahnya.

Dia menyebut, sudah bertahun-tahun tidak sedikit warga gakin terlanjur terjerat pinjaman bank thithil.

"Kami minta Ibu Aning memperhatikan warga yang seperti itu. Mereka dikejar-kejar bank thithil tiap hari. Warga tidak tahu soal BPR SAU milik Pemkot. Warga juga tidak paham program pemberdayaan. Tahunya yang bank harian tadi untuk modal usaha harian," kata Margono.

Selain soal jeratan bank thithil, sejumlah persoalan warga yang lain juga tidak luput dari keluhan warga.

Banjir yang menjadi momok warga Surabaya juga belum tuntas sampai kampung.

Begitu juga soal PPDB dengan sistem zonasi membatasi impian warga diterima di sekolah negeri.