Pilpres 2024
Ogah Tanggapi Penampilan Anies di Debat Capres, Ahok BTP Dulu Pernah Beri Komen Menohok, Ini Katanya
Ogah tanggapi penampilan Anies Baswedan dalam Debat Capres, Ahok BTP dulu pernah beri komentar menohok. Apa katanya?
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Putra Dewangga Candra Seta
Hal tersebut, kata Anies, berbanding terbalik dengan kondosi saat sebagian prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas.
Pernyataan Anies itu lantas dibantah oleh Prabowo.
Prabowo mengatakan, data milik Anies Baswedan tidak benar.
"Terima kasih, sebelum saya menjawab pertanyaan itu saya mengklarifikasi data yang meleset, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil, bukan 320.000 hektare, tapi 340.000 hektare. saya klarifikasi,” kata Anies.
Jawaban itu pun langsung disanggah Prabowo di atas panggung debat.
"Itu pun salah, itu pun salah. Mas Anies, jangan jiplak data yang salah," kata Prabowo.
Benarkah Prabowo memiliki tanah seluas 340.000 hektare?
Kepemilikan tanah 340.000 Ha pernah disinggung Jokowi
Isu kepemilikan tanah Prabowo seluas 340.000 hektare bukanlah hal yang baru. Isu ini pernah ramai di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 saat dilontarkan Joko Widodo saat debat capres.
Saat itu, Jokowi sebagai calon presiden nomor urut 1 mengatakan bahwa Prabowo memiliki tanah seluas 340.000 hektare di Kalimantan Timur dan Aceh.
"Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektare juga di Aceh Tengah 120.000 hektare," kata Jokowi dulu, dilansir dari Kompas.com (19/2/2019).
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), membenarkan pernyataan Jokowi itu.
“Ya betul. Semua orang juga tahu,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto saat itu.
Menurut Himawan, lahan tersebut digunakan Prabowo untuk kepentingan perkebunan, seperti perkebunan kelapa sawit.
Namun, Himawan enggan membuka data terkait batas minimal dan maksimal luas lahan kepemilikan seseorang.
"Kalau batasan luasan itu ada aturannya, tapi itu ada revisi perbaikan. Yang jelas UU Pertanahan mau dibahas juga, tapi, mungkin dimasukkan ke dalam peraturan pemerintah,"jelasnya.
>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.