PBNU Komitmen Netral di Pilpres 2024, Warga NU Bebas Tentukan Pilihan Politik

SURYA.CO.ID.SURABAYA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menegaskan komitmen organisasi untuk berposisi netral di Pilpres 2024.

PBNU pun membebaskan setiap pengikut Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin untuk memberikan dukungan kepada siapapun di kontestasi lima tahunan.

Hal ini ditegaskan Ketua PBNU Habib Umarsyah saat dimintai tanggapan mengenai munculnya deklarasi kelompok Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) yang mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di Jakarta belum lama ini.

Sementara Wakil Sekjen PBNU Sulaeman Tanjung dalam keterangannya menyebut jika mayoritas warga NU di bawah mendukung paslon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"PBNU tetap pada pendiriannya bahwa kami netral," kata Umarsyah saat dikonfirmasi dari Surabaya, Selasa (9/1/2024).

Penegasan posisi netral berulang kali disampaikan oleh PBNU, termasuk dari Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Gus Yahya menegaskan PBNU secara organisasi tidak akan terseret politik praktis dalam hal dukung mendukung calon.

Menurut Umarsyah komitmen ini masih tetap terjaga. Artinya, PBNU tetap pada posisinya sebagai organisasi yang netral pada persoalan politik praktis.

"Bahwa ada aspirasi yang berkembang baik itu untuk nomor 1, 2 atau 3 itu adalah hak pribadi masing-masing," jelas Umarsyah yang juga Ketua PCNU Surabaya.

Dia menjelaskan, setiap warga negara termasuk nahdliyin, tentu punya hak untuk mendukung dan menyalurkan suara di Pilpres 2024.

Namun, PBNU menegaskan tidak akan mengintervensi maupun mengarahkan warganya untuk mendukung paslon tertentu. "Karena PBNU tidak akan berpihak," tegasnya.

Mengenai pernyataan Sulaeman Tanjung yang menyebut banyak warga yang mendukung Prabowo-Gibran, Umarsyah menduga hal itu didasarkan hasil beberapa lembaga survei. Terutama di wilayah Jawa Timur.

Namun, Umarsyah kembali menegaskan warga NU tak ada persoalan mendukung calon manapun.

"Karena PBNU tidak punya otoritas untuk melarang ataupun mengarahkan dukungan. Itu urusan masing-masing," jelasnya.