FAKTA Biaya Masuk Wisata Cemoro Sewu Mahal Dikelola Pemuda Pancasila, Ini Kata Polisi dan Bapenda

SURYA.co.id - Inilah rangkuman fakta lengkap tiket wisata pantai Cemoro Sewu jadi mahal dikelola Pemuda Pancasila.

Diketahui, aksi Pemuda Pancasila disebut menarik tiket masuk Objek Wisata Cemoro Sewu di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, senilai Rp 15.000 ramai jadi sorotan.

Pihak Polres Seluma, Ormas PP hingga Bapenda Seluma pun angkat bicara.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Seluma mengaku pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemda.

Baca juga: IMBAS Biaya Masuk Wisata Pantai Cemoro Sewu Jadi Mahal Dikelola Pemuda Pancasila, Warga Protes

Acara yang diadakan di Cemoro Sewu juga disebut sudah mengantongi izin.

Sedangkan pihak Bapenda justru menyebut sebaliknya, tak ada koordinasi dari pihak PP.

Berikut rangkuman fakta lengkapnya melansir dari Kompas.com.

1. Kronologi kejadian versi Polres Seluma

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Seluma Iptu Andi Winawan buka suara mengenai beredarnya unggahan Pemuda Pancasila disebut menarik tiket masuk sebesar Rp 15.000 di Seluma.

Ia mengatakan, peristiwa tersebut terjadi di pantai atau objek wisata Cemoro Sewu, Desa Kunkai Baru, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, pada Senin (1/1/2024).

Saat itu, MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Seluma sedang menggelar acara hiburan, seni, dan bersih-bersih pantai.

Namun, rangkaian acara tersebut dibatalkan karena MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Seluma dinilai tidak mengikuti atau mengingkari kesepakatan, dengan menarik tiket masuk senilai Rp 15.000 kepada pengunjung.

"Kapolsek Sukaraja, Danramil Air Periukan, Kanit Reskrim, dan anggota Polsek Sukaraja melakukan pembubaran panggung hiburan," ujar Andi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/1/2024).

Lebih lanjut ia menjelaskan, rangkaian acara yang digelar MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Seluma tidak sesuai dengan rekomendasi, seperti pihak dinas pariwisata dan surat pernyataan penanggung jawab kegiatan.

"Karena di awal kesepakatan yang juga sudah melibatkan unsur selain polisi yaitu dari BKSDA, unsur pemerintah daerah, atau desa, sampai dengan penunjukan lokasi," jelas Andi.