KH Marzuki Dicopot dari Jabatan Ketua PWNU Jatim, Mahfud MD: Itu Urusan Pengurus

SURYA.CO.ID, JEMBER - Kabar KH. Marzuki Mustamar dicopot dari jabatan PWNU Jawa Timur (Jatim), yang diduga dampak konstelasi tahun politik 2024, menjadi perbincangan sejumlah pihak.

Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor urut 03 mengatakan, hal itu merupakan urusan internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Saya tidak tahu, itu urusan pengurus," ujarnya kepada sejumlah wartawan usai dialog interaktif dengan Alumni Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Qarnain Sukowono Jember, Kamis (28/12/2023) malam.

Dia mengaku di jajaran Nahdlatul Ulama hanya sebatas anggota biasa.

Sehingga tidak begitu paham dinamika internal pengurus yang terjadi di PBNU.

"Saya kan jamaah saja, anggota jamiah. Yang tahu (pencopotan Ketua PWNU Jatim) itu pengurus," timpal Mahfud lagi.

Cawapres Pasangan Ganjar Pranowo ini mengakui, memang dinamika politik nasional pasti berdampak pada organisasi kegamaan khususnya yang berangkat dari lingkungan pesantren.

"Pastilah karena pesantren tempat berhimpunnya orang banyak. Ada santri, ada orang tua santri, ada Alumni santri. Kemudian orang yang berkunjung di Pesantren untuk mendapatkan dukungan," urai Mahfud.

Artinya, kata dia, banyaknya politisi mencari dukungan di lembaga pendidikan Islam tradisional tersebut adalah hal lumrah. Bahkan hal tersebut sudah berlangsung sejak orde Baru.

"Itu biasa saja dalam politik, Itu bukan mempolitisasi agama. Karena dalam politik, setiap ada kerumunan orang pasti didatangi, itu sejak dulu setiap pondok pesantren selalu jadi event politik bahkan sejak zaman orde baru selalu dipakai," kata Mahfud, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.

Sebatas informasi, kabar KH. Marzuki Mustamar dicopot jadi jabatannya sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim, tersiar melalui aplikasi pesan percakapan.

Kabarnya, Pengasuh Ponpes Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang tersebut terjadi setelah PBNU menggelar pertemuan di Surabaya.