UPDATE Guru Honorer Tak Lolos PPPK Padahal Nilai Tinggi, Benarkah Ada Permainan? Ini Kata DPRD

SURYA.co.id - Inilah update terbaru kasus viral guru honorer tak lolos PPPK padahal nilainya tertinggi dan telah mengabdi belasan tahun.

Update terbaru menyebutkan bahwa kasus ini menjadi sorotan tajam Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria.

Fadli bahkan membeberkan peluang adanya permainan nilai dalam seleksi PPPK di wilayahnya.

Menurut Fadli, Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah ikut memberikan penilaian saat seleksi PPPK.

Baca juga: IMBAS Viral Guru Honorer Tak Lolos PPPK Padahal Nilainya Tinggi, DPRD Jambi Ikut Buka Suara

"Hal ini menjadi peluang adanya permainan nilai, saya menduga SKTT inilah yang menjadi biang kerok terjadinya tumpang tindih nilai peserta seleksi PPPK," jelas anggota dewan dapil Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh tersebut, melansir dari Tribun Jambi.

Fadli juga mengkritik kebijakan pusat, karena memberikan ruang pada pemerintah daerah ikut memberikan penilaian 30 persen. 

"Saya sebagai wakil rakyat Provinsi Jambi hari ini juga mengkritik kementerian, kenapa membuka peran kepada daerah, untuk peluang 30 persen.

Di sinilah permainan-permainan, terjadinya tumpang tindih persoalan nilai," tambahnya.

Diketahui, video viral pengakuan guru honorer tak lolos PPPK padahal nilainya tertinggi kini berbuntut panjang.

Baca juga: Sosok Guru Honorer di Jambi yang Curhat Tak Lolos PPPK Padahal Nilai Tinggi, Sudah 13 Tahun Mengabdi

Kasus ini menjadi sorotan berbagai pihak hingga anggota DPRD Provinsi Jambi.

Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Fadli Sudria, turut berkomentar.

Ia meminta Pemerintah Daerah Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh segera menyelidiki adanya indikasi kecurangan dalam seleksi.

"Saya sebagai perwakilan rakyat akan terus mamantau hal ini, dan akan membantu mereka yang merasa dicurangi atas hasil PPPK," jelasnya, melansir dari tribun Jambi.

Ia melanjutkan, jika dugaan kecurangan dalam seleksi PPPK terbukti benar artinya sudah zalim dan harus diusut tuntas. 

"Saya akan pantau dan jika hal ini terbukti benar, berarti harus diusut tuntas, tidak boleh hal seperti ini didiamkan," tutupnya.

Sebelumnya, viral curhat seorang guru honorer tak lolos Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), padahal mendapat nilai tes tinggi. 

Guru honorer itu mengaku mengikuti tes PPPK guru untuk penempatan di Kota Sungai Penuh, Jambi. 

Ia kemudian mempertanyakan alasan dirinya tidak lolos PPPK, padahal memiliki nilai yang tinggi.

"Aku ndak betanyo kepada pejabat yang berwenang dalam tes PPPK. Apo dasar yang dinilai?" katanya sambil menangis.

"Sampai sampai nilai yang tinggi tidak kayo loloskan nilai yang rendah diloloskan,” sambungnya.

Dengan suara bergetar, guru honorer tersebut merana karena telah 13 tahun mengabdi di dunia pendidikan.

"Masa pengabdian aku 13 tahun, dikato umur aku lah lebih 35 tahun," ungkapnya.

"Tolong kayo sampaikan apo dasar yang kayo nilai itu apo," ucapnya lagi.

Dalam video lainnya, guru honorer itu pun bercerita bahwa dirinya telah mengorbankan banyak hal untuk bisa mengikuti tes PPPK.

"Pengabdian 13 tahun tidak diperhitungkan, nilai tinggi tidak diperhitungkan," katanya.

"Padahal berangkat Jambi ongkos dipinjam ndak samo jugo tes," imbuhnya tersedu-sedu.

Hingga artikel ini ditulis, Rabu (27/12/2023), video tersebut telah dilihat sebanyak lebih dari seribu kali.

Sejumlah warganet pun merasa simpati terhadap apa yang dialami oleh guru honorer tersebut dan memberikan dukungan padanya.

Terbaru, sosok guru honorer itu pun terungkap. 

Ia adalah Epi Sartika, guru honorer di SD 041/XI, Desa Kampung Tengah, Kecamatan Kotobaru, Kota Sungai Penuh Jambi

Epi tercatat sudah 13 tahun lamanya mengabdi sebagai guru honorer.

Dia bertekad bisa lulus PPPK itu hanya ingin punya jaminan sosial buat dirinya.

Epi bercerita, selama menjadi guru honorer dia hanya mendapatkan upah Rp 300 ribu buat 6 bulan bekerja.

Suami Epi bekerja sebagai buru harian lepas. Mereka memiliki satu orang anak. 

Tentu pendapat tersebut tidak bisa mencukupi kehidupan keluarganya. 

Kendati begitu, Epi tak mengeluh dan terus bertahan untuk mengabdi sebagai seorang guru.

Sementara terkait video Epi yang viral, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh, Nina Pastian mengatakan, bahwa hasil tes PPPK semua sudah sesuai aturan.

"Nanti kami siap menampung peserta yang ingin bertanya," ungkap Nina, dikutip dari TribunJambi, Minggu (24/12/2023).

"Atau kalau bisa dan lebih jelas langsung bertanya ke Kemendikbud, nanti kami fasilitasi," imbuhnya.

Nina juga menyatakan, bahwa seleksi penerimaan PPPK merupakan agenda nasional.

Hal tersebut, kata Nina, sudah berdasar aturan yang ditetapkan dan melalui sistem dari BKN dan Kemendikbud.

"Sedikit saja kami merubah angka otomatis sistem pusat tidak bisa memproses dan menolaknya termasuk juga untuk pengusulan NIP nanti kami melampirkan semua data, nilai dan bukti lain," tuturnya.

"Jika tidak sesuai otomatis NIP tidak akan keluar," pungkasnya.

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id