Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah: Menjernihkan Tentang Bantuan Sosial

SURYA.CO.ID, LUMAJANG - Soal bantuan sosial, khususnya bantuan langsung dalam bentuk bahan makanan dan uang tunai ramai menjadi polemik. Musababnya, karena peristiwa itu terjadi menjelang Pemilu dan diputuskan oleh pemerintah untuk menambahkan besaran alokasinya dan tempo pelaksanaanya.

Agar kebijakan ini jernih dan memang diperlukan untuk menopang kebutuhan hidup rakyat, sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, saya berkewajiban untuk ikut menjernih kebijakan ini dalam kerangka maksud dan tujuan APBN.

Tidak semua kebutuhan pangan bisa kita penuhi sendiri, sebagiannya kita beli dari negara lain melalui impor. Risikonya, harga dan stok pangan nasional sangat dipengaruhi banyak hal, harga di luar negeri, biaya transportasi, stoknya dan kurs.

Sementara di dalam negeri, pada kuartal II dan II 2023, kita menghadapi bencana El Nino, musim kering yang panjang, yang mengakibatkan banyak sawah gagal panen.

Efek impor pangan dengan harga tinggi, khususnya beras yang naik di pasar internasional sejak Juli 2023 dan bencana El Nino berdampak pada kenaikan inflasi pada makanan.

Inflasi makanan sejak Agustus – November 2023 mengalami tren peningkatan, dari 2,8 persen menanjak menjadi 4,9 persen. Posisi ini membuat inflasi makanan jauh lebih tinggi dari inflasi tahunan pada November 2023 sebesar 2,86 persen. Per Oktober 2023 lalu kenaikan harga beras mencapai 19 persen secara year on year.

Padahal, lebih dari 70 persen pengeluaran rumah tangga miskin untuk kebutuhan makanan dan dari jumlah itu, 20-an persen di antaranya untuk belanja beras. Sehingga setiap kenaikan harga makanan, terutama beras akan berdampak serius terhadap daya beli rumah tangga miskin.

Bertolak dari persoalan di atas, kita bisa pahami bila pemerintah melalui APBN 2023 menggulirkan beberapa program untuk meringankan beban rakyat miskin.

Di antara 6 program bantuan sosial (bansos) baru yang digulirkan oleh pemerintah, dua di antaranya terkait dengan makanan dan uang tunai. Yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino dan tambahan bantuan beras, sedangkan empat lainnya terkait insentif pada sektor perumahan dan UMKM.

Kita patut apresiasi kebijakan ini sebagai strategi untuk memberikan perlindungan kepada rumah tangga miskin dari volatilitas harga makanan, khususnya beras.

Pemberian bantuan uang tunai, juga akan menambah daya tahan rumah tangga miskin agar tidak semakin melorot. Namun, kita harus hati-hati terhadap kebijakan program bansos beras dan BLT dalam beragam bentuknya.

Bank Dunia pada tahun 2018 menurunkan sebuah laporan terhadap pelaksanaan program bansos di Indonesia.

Laporan itu menunjukkan, efektivitas program bansos untuk menekan kemiskinan dan ketimpangan belum optimal. Efektivitas program bansos tidak optimal berpangkal pada pelaksanaan teknis kebijakannya.

Khusus untuk bansos beras, Bank Dunia memberi perhatian sebagai bansos yang paling tidak tepat sasaran.

Reformasi Kebijakan