Inspektorat dan Dinkop UM Sidoarjo Cek 3.007 Penerima Kurma, Pastikan Usahanya Tak Abal-abal

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo terus berusaha memastikan Program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (Kurma) berjalan lancar.

Sudah dua Minggu ini, Inspektorat Sidoarjo dibantu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo melakukan klarifikasi lapangan penerima Kurma di setiap kecamatan.

Senin (4/12/2023) ini, klarifikasi lapangan tersebut kembali dilanjutkan untuk memastikan program tersebut tepat sasaran.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor (Gus Muhdlor) mengatakan, program Kurma bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan. Skalanya tingkat RT. Ibu-ibu yang memiliki kelompok usaha dapat mengajukan bantuan permodalan tersebut.

Setiap kelompok usaha dapat beranggotakan 5 sampai 10 orang perempuan.

“Usahanya pun bisa bermacam-macam,” kata Gus Muhdlor.

Diharapkan, dengan bantuan permodalan usaha seperti ini, kelompok usaha perempuan di Kabupaten Sidoarjo akan semakin tumbuh dan berkembang.

“Program Kurma ini khusus diberikan kepada kelompok usaha perempuan, mereka akan akan menerima bantuan permodalan usaha yang nilainya bervariatif, mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 50 juta per kelompok usaha,” jelasnya.

Bupati Gus Muhdlor juga berharap dukungan semua pihak, agar program tersebut berjalan lancar. Mulai dari pemerintah desa, kecamatan dan OPD terkait dapat mengawal program tersebut.
Inspektorat Sidoarjo juga diminta memperkuat pengawasannya, agar program tersebut tidak salah sasaran serta tidak terjadi penyimpangan.

Kepala Dinas Koperasi dan Usah Mikro Sidoarjo, Mohamad Edi Kurniadi menyampaikan, tahun ini ada sebanyak 3.007 kelompok usaha perempuan yang memperoleh bantuan permodalan program Kurma.

Saat ini, Inspektorat Sidoarjo bersama instansinya tengah melakukan klarifikasi lapangan terhadap penerima program Kurma tersebut.

Klarifikasi lapangan sudah dilakukan sejak dua Minggu lalu. Hal itu dilakukan untuk memastikan kelompok usaha perempuan penerima Kurma itu benar adanya, sesuai dengan kriteria yang berhak menerimanya.

Mulai dari usahanya, anggotanya yang wajib ber-KTP Sidoarjo, maupun anggotanya bukan istri PNS, TNI, Polri atau istri pegawai BUMD.

“Kegiatan klarifikasi lapangan ini merupakan tindak lanjut dari keseriusan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyikapi pelaksanaan Kurma ini, agar benar-benar dinikmati oleh kelompok usaha ibu-ibu yang memang benar-benar membutuhkan bantuan permodalan bagi usahanya,” urainya.

Edi mengatakan, saat ini sudah dilakukan klarifikasi lapangan sebanyak 568 kelompok usaha perempuan. Dalam dua sampai tiga hari ini, kegiatan tersebut akan diintensifkan untuk memvalidkan keabsahan 3.007 kelompok usaha perempuan penerima program Kurma.