UMK Jatim 2024 Akan Dipetakan Berdasarkan Area, Naik Tapi Tidak Lebihi Aturan

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Sekda Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) siap untuk menyerap aspirasi para buruh dan pekerja yang akan menggelar demo di depan kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis (30/11/2023).

"Kami akan menerima aspirasi dulu. Sore ini, kami bersiap hadapi tuntutannya. Dari pihak buruh. Dan tentu besok kami akan ketemu dengan APINDO. Kami punya waktu sampai malam untuk tetapkan UMK-nya," tegas Adhy saat diwawancara di Graha Unesa, Kamis (30/11/2023).

Disampaikan Adhy, bahwa semua usulan sudah masuk untuk besaran UMK dari setiap kabupaten/kota di Jawa Timur. Ada yang nominalnya melebihi aturan PP No 51 Tahun 2023, dan juga yang naik signifikan.

Dikatakan Adhy, bahwa semua usulan yang masuk dari kabupaten/kota akan diproses, disesuaikan dengan situasi dan kondisi, juga dengan aturan yang berlaku.

"Kita tinggal lihat apakah sudah sesuai permen. Di atas atau di bawah. Kami sesuaikan situasi. Kami berharap semua terakomodir dengan baik. Baik dari buruh maupun pengusaha. Semua adil. Tapi tidak melampau ataupun kurang dari PP No 51 Tahun 2023," tegas Adhy.

Ditegaskan Adhy, usulan dari pekerja pasti melebihi dari aturan yang berlaku. Sedangkan dari kalangan pengusaha pasti meminta untuk tidak naik, dan kalaupun naik berharap tidak naik.

"Kami akan mencoba (petakan) berdasarkan area. Kalau memang naik ya naik, tapi juga tidak melebihi yang PP," tegasnya.

Orientasi dari dari pemprov, adalah bagaimana kenaikan UMK tetap bisa menjaga kestabilan ekonomi dan usaha di Jawa Timur.

"Insya Allah kepala daerah yang usulannya terlalu tinggi, kami turunkan dekati PP. Yang tidak naik juga ada, tapi pasti ada tuntutan. Dari Kota Pasuruan misalnya, nggak mau naik sebesar itu. Jadi naik sedikit sekali mungkin. Yang jelas semua usulan dapat respons," tegas Adhy.

"Kami akan terima peserta demo. Dan kami akan tetapkan nanti malam," pungkas Adhy.