Jelang Penetapan UMK Tahun 2024, Buruh Sudah Bertemu Gubernur Khofifah, Ini Hasilnya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menggelar rapat dengan dewan pengupahan dan juga para perwakilan serikat buruh di Jawa Timur jelang penetapan UMK Jawa Timur tahun 2024.

Rapat tertutup digelar pada Rabu (29/11/2023) malam dengan mengundang stakeholder terkait guna menampung seluruh aspirasi dari kalangan pekerja, maupun pengusaha terkait UMK tahun 2024 mendatang.

Ahmad Fauzi Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim mengatakan rapat semalam berlangsung dengan kondusif dimana Gubernur menyerap seluruh aspirasi dari kalangan buruh.

"Pada rapat semalam, pertama kami menyampaikan pada gubernur bahwa pemerintah pusat sudah tidak bersahabat. Oleh sebab itu segala cara dilakukan pemerintah pusat agar bupati walikota tidak menandatangani UMK yang kita usulkan agar naik signifikan," tegas Fauzi saat dikonfirmasi Surya.co.id, Kamis (30/11/2023).

Bukti dari ketidakberpihakan pemerintah pada buruh yang paling terlihat dikatakan Fauzi adalah dengan terbitnya aturan PP No 51 Tahun 2023 terkait penetapan UMP UMK tahun 2024.

Di mana dalam aturan itu terdapat formulasi UMK tahun 2024 yang tidak boleh naik tinggi.

"Bisa dibayangkan bahwa sesuai aturan PP No 51, kenaikan hanya Rp 36 ribu. Sedangkan harga beras sekarang saja berapa. Tentu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidup para pekerja," tegasnya.

Namun, Fauzi menegaskan bahwa penetapan UMK dilakukan oleh Gubernur. Bukan pemerintah pusat maupun bupati wali kota yang sifatnya hanya mengusulkan.

Sehingga para pekerja hanya bisa mengandalkan Gubernur aagar dalam hal ini bisa mengambil jalan keluar terbaik.

"Kami berharap Gubernur sebagai eksekutor dan penentu penetapan UMK tahun 2024 bisa mengambil jalan keluar terbaik. Meskipun kami juga paham bahwa perusahaan akan berat dan ekonomi sedang lesu, kami berharap agar usulan kenaikan UMK tahun 2023 sebesar 15 persen," tegasnya.

"Agar ring 1 bisa naik sekitar Rp 200 ribu. Usulan kami Surabaya bisa naik Rp 270 ribu, Sidoarjo dan sekitarnya di ring 1 juga tidak jauh dari itu. Kami berharap ini bisa disetujui," imbuh Fauzi.

Padahal jika PP No 51 Tahun 2023, kenaikan UMK di Surabaya akan hanya berkisar Rp 165 ribu.

Untuk itu pihaknya berharap Gubernur Khofifah bisa mengambil kebupusan yang paling bijak.

Fauzi mengatakan, dalam rapat semalam, Gubernur Khofifah mendengarkan semua aspirasi para buruh. Namun hingga semalam Fauzi menyebut belum ada kepastian penetapan.

"Beliau menyapa senyum pada buruh dan mendengarkan. Namun dalam menjawab kebijakan penetapan UMK ini beliau menyebut akan istikhoroh dulu. Maka kita akan doakan hasilnya akan baik untuk pekerja," tegas Fauzi.

Di akhir, ditegaskan Fauzi bahwa sebanyak 20.000 buruh dan pekerja akan turun melakukan aksi damai dengan berpusat di Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan.

"Kami akan longmarch, pada Kapolda hari unjuk rasa akan kami lakukan dengan damai. Kami juga akan menunggu keputusan penetapan dengan istighosah," pungkasnya.