Respons Sandiaga Uno usai Fotonya Bareng Prabowo di Baliho Diedit Jadi Wajah Gibran, Beri Saran Ini

SURYA.CO.ID - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno tengah menyedot perhatian publik.

Sandiaga Uno disorot usai fotonya bersama Prabowo Subianto diedit dengan wajah Gibran Rakabuming Raka.

Foto Sandiaga Uno bersama Prabowo yang diedit dengan wajah Gibran tersebut tercetak dalam sebuah baliho.

Adapun, baliho Prabowo-Gibran tersebut terpajang di Padang, Sumatera Barat.

Baliho dengan foto editan tersebut kemudian dibagikan warganet dan viral di media sosial.

Netizen menduga bahwa sosok Gibran pada baliho tersebut merupakan hasil editan dari sosok Sandiaga Uno.

Baca juga: NASIB Sandiaga Uno Gagal Jadi Cawapres, Belum Ditawari ke TPN Ganjar-Mahfud, Baca Puisi Hati Teriris

Menanggapi baliho tersebut, Sandiaga Uno buka suara.

Diketahui, Sandiaga Uno merupakan mantan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo pada Pilpres 2019 lalu.

Saat itu, mereka kalah dalam perolehan kalah.

Kini, Sandiaga Uno menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP.

Ia pun merespons baliho yang diduga merupakan editan tersebut.

"Mirip badan saya ya? Mungkin itu salah satu kejelian masyarakat dalam melihat alat peraga kampanye ya," ucap Sandi di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (11/11/2023), dilansir Surya.co.id dari Kompas.com.

Namun, Sandiaga enggan berkomentar lebih jauh soal hal tersebut.

Politikus PPP itu berpandangan bahwa masyarakat menginginkan produk otentik sehingga memberikan sorotan tajam kepada baliho diduga editan tersebut.

"Mereka menginginkan produk produk ekonomi kreatif yang otentik, karena kalau memang ada yang sedikit di luar dari yang otentik itu, pasti akan memberikan pandangan negatif," ucap dia.

Lebih lanjut, Sandiaga menegaskan fokusnya saat ini hingga pelaksanaan pemilu tahun depan adalah ke isu utama yang menjadi perhatian masyarakat, yakni pembangunan sosial ekonomi.

"Saya menyarankan sebagai Dewan Pakar di Tim Ganjar-Mahfud untuk fokus pada hal-hal yang dibutuhkan masyarakat dan jangan terpecah belah.

Kita fokus pada hal-hal yang betul-betul memberikan solusi pada masyarakat," ungkap dia. 

Baca juga: Alasan Sandiaga Uno Tak Antar Ganjar-Mahfud ke KPU, Teriris tapi Legowo Tak Dipinang Jadi Cawapres

Sebelumnya, baliho itu menjadi sorotan publik di media sosial.

Pengunggah video itu bahkan menyebut, pembuat baliho jahat karena mengganti kepala Sandiaga Uno.

"Jahat sekali desainer-nya sumpah. Foto Pak Sandiaga diganti, diganti kepalanya doang," kata pengambilan video sambil tertawa. 

"Males banget desainernya," tulis pemilik akun disertai emoji tertawa.

Namun, kini berdasarkan pantauan Kompas.com, Rabu (8/11/2023) baliho yang disebut "editan" itu telah diturunkan dan diganti dengan baliho baru.

Baliho baru itu berisi foto Prabowo-Gibran lengkap dengan tulisan Capres-Cawapres RI 2024, dan di sampingnya ada foto Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade.

Baliho semacam ini terdapat di sejumlah titik seperti di Pasar Lubuk Buaya, Jalan Adinegoro, Koto Tangah Padang, Bandara Internasional Minangkabau dan lainnya.

Dugaan Keterlibatan Aparat Pasang Baliho Prabowo-Gibran, Ini Pernyataan Koalisi Sipil

Sementara itu, dilansir Surya.co.id dari Tribunnews.com, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komnas HAM menyelidiki dugaan keterlibatan aparat dalam pemasangan baliho Prabowo-Gibran di Jawa Timur.

Julius Ibrani, Ketua PBHI, yang terhimpun dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis menilai dugaan keterlibatan polisi memasang baliho Prabowo-Gibran menambah panjang masalah baru dalam Pemilu dan Demokrasi di Indonesia.

"Informasi dari beberapa sumber media yang menyebutkan Pemasangan Baliho Prabowo - Gibran yang diduga kuat dilakukan oleh Polisi di Jawa Timur mengindikasikan ketidaknetralan aparat dalam proses pemilu," ujarnya dalam keterangan, Sabtu (11/11/2023).

"Kami menilai dalam negara demokrasi dan negara hukum, tugas dan fungsi utama polisi adalah menjalankan penegakkan hukum dan menjaga keamanan ketertiban masyarakat sesuai mandat Konstitusi UUD 1945 dan UU Polri No. 2 Tahun 2002, dan bukan terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat presiden melalui pemasangan Baliho."

Baca juga: Ajak Sandiaga Uno Healing ke Bogor Usai Gagal Terpilih Jadi Cawapres, Inilah Biodata Bima Arya

Ia menilai jika memang benar adanya pemasangan Baliho oleh polisi itu jelas menciderai sikap netral polisi dan merupakan bentuk kecurangan Pemilu.

"Kami memandang dugaan pemasangan baliho oleh polisi semakin menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden Jokowi terus menggunakan semua kekuatannya untuk memenangkan anaknya dalam Pemilu 2024," katanya.

Di sisi lain, ia menyoroti, adanya baliho dari lawan politik Prabowo-Gibran justru diturunkan oleh aparat keamanan di beberapa tempat seperti di Bali dan lainnya.

Lebih parah lagi, intervensi kekuasaan terjadi dalam ruang hukum melalui drama di Mahkamah Konstitusi terkait dugaan intervensi pada Putusan MK No. 90 tentang Batas Usia Capres-Cawapres.

"Kami memandang kondisi ini membuat demokrasi dan Pemilu menjadi tidak murni dan tidak sehat karena kekuasaan menggunakan seluruh kekuatan politiknya untuk memenangkan kandidat mereka," katanya.

Ia khawatir, Pemilu yang tadinya menjadi sarana kompetisi yang sehat dan membahagiakan telah tercederai dan menjadi Pemilu yang menakutkan dan menyeramkan karena kekuasaan menggunakan semua kewenangannya.

"Kami menilai seluruh aparat pertahanan dan keamanan wajib untuk bersikap netral dan menjaga Konstitusi dan bukan sebaliknya malah berpihak apalagi diperalat untuk mendukung kandidat tertentu yang justru akan mencederai Pemilu dan Konstitusi itu sendiri."

"Kami mendesak kepada Bawaslu, Kompolnas, Komnas HAM untuk menyelidiki dugaan kuat pemasangan Baliho Gibran oleh polisi di Jatim karena hal itu melanggar undang - undang dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun," tandasnya.

Sebagai informasi, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis merupakan koalisi yang terdiri dari PBHI Nasional, Imparsial, WALHI, Perludem, SETARA Institute, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia, Indonesian Corruption Watch atau ICW, KontraS, YLBHI, dan lembaga-lembaga organisasi masyarakat sipil lain.

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id