Pemprov Jateng Dorong Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemberantasan Narkoba

SURYA.CO.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong kepada semua pihak, untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam memberantas narkoba di wilayahnya.

Sebab, kasus kejahatan narkoba di Jawa Tengah butuh perhatian khusus.

“Perlu adanya peningkatan kolaborasi dan sinergitas dalam pemberantasan narkoba,” kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat menerima audiensi Kepala Badan Nakotika Nasional (BNN) Provinsi Jateng di kantornya, Selasa (7/11/2023).

Dibeberkan dia, Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap narkoba.
Provinsi berpenduduk kurang lebih 37 juta jiwa ini, menempati peringkat keenam Se-Indonesia.

Oleh karena itu, upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), perlu dilakukan secara bersama-sama.

BNN tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan dari banyak pihak, seperti dari pemerintah provinsi, kabupaten/ kota, Polda sampai jajaran pemerintah di tingkat bawah, maupun masyarakat.

“Jadi kami akan terus melakukan langkah-langkah, upaya-upaya, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba,” tandas Nana.

Upaya pencegahan penggunaan narkoba akan lebih diutamakan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan adalah menggencarkan sosialisasi, dan menyelenggarakan deklarasi anti narkoba.

Di BNN Pusat pun, menyelenggarakan program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Di Jawa Tengah, sudah ada ratusan Desa Bersinar yang dibentuk di sejumlah kabupaten/ kota.

Sementara itu, Kepala BNNP Jateng, Brigjen Pol Dr Agus Rohmat mengatakan, berdasarkan koordinasinya dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jateng, dari berbagai jenis kejahatan di lembaga pemasyarakatan, yang mendominasi adalah kejahatan narkoba.

Data tahun 2021, dari 13.331 kejahatan, kasus narkotika ada sebanyak 5.866 atau 44 persen.

"Pada 2023 ini juga demikian. Yang perempuan juga sangat memprihatinkan. Dari jumlah pelaku 602 orang, 475 orang terdiri dari napi perempuan,” kata Agus.

Agus mengatakan, data itu berpotensi terus meningkat. Oleh karena itu, dia mendorong kepada semua instansi baik TNI, Polri, maupun pemerintah kabupaten/kota untuk turut memperkuat pencegahan.

“Pemberantasan kita juga diperkuat, tetapi yang lebih penting juga adalah upaya rehabilitasi,” kata dia.