NASIB Gibran Rakabuming Jika Ketua MK Benar Kena Sanksi, Imbas Pengesahan Batas Usia Capres-Cawapres

SURYA.CO.ID - Publik banyak dibuat bertanya-tanya mengenai nasib Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjadi calon wakil presiden pasangan Prabowo Subianto, pada Pemilu 2024.

Bagaimana tidak, Gibran Rakabuming Raka diumumkan menjadi cawapres Prabowo setelah Ketua Mahkamah Konstitusi menyetujui persyaratan batas usia Capres-Cawapres di bawah 40 tahun boleh mencalonkan diri, asal pernah menjabat sebagai kepala daerah.

Namun, beberapa waktu belakang, putusan tersebut menuai kontra. Bahkan, Ketua MK Anwar Usman dinilai telah melanggar kode etik.

Hal tersebut membuat Majelis Kehormatan Mahakamah Konstitusi atau MKMK turun tangan.

Baca juga: Senyum Ganjar Pranowo saat Jawab soal Bobby Nasution Dukung Prabowo-Gibran, TPN Cuma Jawab Santai

Melansir Tribun Trends, dugaan pelanggaran etik itu berkaitan dengan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas minimum usia calon presiden dan wakil presiden.

Atas putusan tersebut, seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa maju sebagai capres atau cawapres jika punya pengalaman sebagai kepala daerah atau pejabat lain yang dipilih melalui pemilu.

Mengenai putusan tersebut, apakah bisa menggugurkan putusan MK sehingga pencalonan Gibran di Pilpres 2024 bisa batal?

Eks hakim konstitusi yang juga eks Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, menegaskan putusan MKMK tidak bisa mengoreksi putusan MK.

Termasuk putusan yang menuai pro dan kontra nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah Pasal 169 huruf q UU Pemilu soal batas usia capres-cawapres.

"Pendapat saya, sebagaimana telah saya sampaikan ke berbagai media, MKMK memang tidak boleh memasuki putusan MK," kata Palguna kepada wartawan pada Sabtu (4/11/2023).

"Wewenang MKMK adalah berkenaan dengan (dugaan) pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim (sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama). Artinya, kewenangan MKMK terbatas pada penjatuhan sanksi etik terhadap hakim konstitusi jika terbukti melanggar," jelasnya.

Palguna tidak menutup kemungkinan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie bisa saja membuat "gebrakan" berkenaan dengan sanksi yang dijatuhkan untuk hakim konstitusi yang terbukti melanggar etik.

Ia menyinggung rekam jejak Jimly yang dikenal progresif dan senang membuat terobosan.

"Namun tetap berada di wilayah etik, tidak memasuki putusan MK," ujar Palguna yang juga menjadi Ketua MKMK ad hoc pada awal tahun ini.

"Artinya, betapa pun jengkelnya kita terhadap putusan MK, putusan tersebut tetap mengikat sebagai hukum sesuai dengan bunyi Pasal 47 UU MK, 'Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum'," kata dia.