Berita Pasuruan

Paripurna di DPRD Pasuruan Diwarnai Protes, OPD Dituding Tidak Jalankan Kesepakatan di APBD-P 2023

Saat rapat APBD Perubahan 2023, sepakat anggaran tersebut dialihkan. Tetapi dalam pengesahan, ternyata muncul lagi anggaran X-Ray itu.

Penulis: Galih Lintartika | Editor: Deddy Humana
surya/galih lintartika
Suasana rapat paripurna di DPRD Kabupaten Pasuruan yang dibanjiri interupsi. 

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Sidang paripurna di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Kamis (19/10/2023, berubah panas. Itu setelah sejumlah anggota DPRD menyampaikan protes saat sidang dengan agenda jawaban PJ Bupati Pasuruan terhadap pandangan umum fraksi atas usulan Raperda.

Paripurna ini diwarnai sejumlah interupsi sebagai bentuk protes atas kinerja eksekutif selama ini. Para anggota dewan meluapkan kekecewaan dengan interupsi yang disampaikan.

Anggota Komisi I, Kasiman misalnya, menyebut OPD Pemkab Pasuruan tidak berkomitmen dalam menjalankan program yang menjadi kesepakatan dalam rapat APBD 2023. Misalnya, Satpol PP yang tidak menjalankan kesepakatan dalam rapat APBD Perubahan 2023. "Interupsi, pimpinan. Kami minta, agar OPD bisa menjalankan program sesuai komitmen," kata Kasiman.

Disampaikan Kasiman, dalam APBD induk 2023, ada anggaran Rp 6 miliar untuk pembelian X-Ray yang digunakan untuk mengecek kondisi pita cukai. Dana itu bersumber dari DBHCHT 2023.

Politisi Gerindra ini menyayangkan karena dalam pelaksanaannya, anggaran sebanyak itu tidak terserap. Sehingga harus dibahas ulang untuk pemanfaatan anggarannya di APBD Perubahan 2023.

Dalam pembahasan antara komisi I dengan OPD terkait, disepakati agar anggaran itu dialihkan. Yakni digunakan untuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi penertiban rokok ilegal yang masih banyak terjadi.

"Saat rapat APBD Perubahan 2023, sepakat anggaran tersebut dialihkan. Tetapi dalam pengesahan, ternyata muncul lagi anggaran X-Ray itu. Ini kan jelas tidak komitmen karena sudah dibahas bersama,” sambungnya.

Ketua Komisi I, Sugiarto juga menyampaikan interupsi. Politisi Golkar ini menilai sudah tidak ada komunikasi baik antara eksekutif dengan DPRD Kabupaten Pasuruan.

"Kami berharap seluruh OPD Kabupaten Pasuruan selalu konsisten dan komitmen, agar tidak ada salah persepsi dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak," terang Sugiarto.

PJ Bupati Pasuruan, Andriyanto menyampaikan itu hanya masalah teknis. Menurutnya, yang perlu dipahami bersama ini tidak ada unsur kesengajaan. Dan diduga ada hal yang membuat lupa.

“Akan tetapi, kami sangat berterimakasih sudah diingatkan. Kami akan telaah untuk kemudian mencari solusi yang terbaik. Insya Allah tidak ada unsur kesengajaan dalam hal ini," tutupnya. ****

Sumber: Surya
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved