Semua Anggota DPRD Nganjuk Jadi Caleg, Pembahasan 3 Raperda Harus Tuntas Sebelum Kampanye Pemilu

SURYA.CO.ID, NGANJUK - DPRD Kabupaten Nganjuk menargetkan penyelesaian pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebelum bergulirnya masa kampanye Pemilu jelang akhir November 2023.

Masing-masing Raperda yang dibahas itu adalah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, penataan dan pemberdayaan PKL, dan Raperda lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengatakan, selain tiga Raperda tersebut, pihaknya juga meminta agar Raperda APBD tahun 2024 juga segera bisa diselesaikan dan disahkan sebelum kampanye Pemilu.

"Kami berharap ketika masa kampanye Pemilu dimulai, maka sudah tidak ada tugas penyelesaian pembahasan Raperda oleh anggota DPRD Nganjuk," kata Tatit, Kamis (5/10/2023).

Dikatakan Tatit, seluruh anggota DPRD Nganjuk saat ini juga menjadi caleg pada Pemilu 2024. Dengan demikian, semua anggota DPRD bisa dipastikan akan berkampanye untuk bisa terpilih kembali menjadi legislator pada periode berikutnya.

"Mengingat hal itulah, maka untuk meringankan tugas anggota DPRD memang selayaknya pembahasan Raperda bisa dituntaskan," ucap Tatit.

Menutur Tatit, pansus sebenarnya bisa memperpanjang waktu pembahasan Raperda sampai selesai. Namun mengingat waktu kampanye Pemilu cukup panjang hingga menjelang pemungutan suara, maka perpanjanan waktu dari Pansus untuk menyelesaikan pembahasan Raperda, bisa lebih panjang.

"Dan perpanjangan waktu pembahasan Raperda oleh Pansus bisa dipastikan akan banyak tersita untuk kampanye Pemilu. Dan itu dirasa kurang efektif," ujar Tatit.

Untuk itu, tambah Tatit, diharapkan pembahasan semua Raperda yang dilakukan Pansus bisa segera diselesaikan. Terutama untuk Raperda APBD 2024 yang harus disahkan sebelum Desember 2023 mendatang.

"Kami siap untuk selalu mendorong dan mengingatkan Pansus DPRD untuk menyelesaikan pembahasan semua Raperda yang kini semuanya sudah dalam proses di DPRD," tandasnya. *****