Sidoarjo Luncurkan Sembilan Desa Digital, Juga menguatkan Akses Internet di 3 Wilayah Blankspot

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Kabupaten Sidoarjo meluncurkan program Desa Digital, untuk mengakselerasi transformasi digital di desa daerah terpencil.

Dalam program ini, ada sembilan desa digital yang sudah diluncurkan. Bersamaan dengan itu, Sidoarjo juga menguatkan akses jaringan internet di tiga wilayah blankspot.

Sembilan desa itu adalah Desa Waru Kecamatan Waru, Desa Tambak kalisogo Kecamatan Jabon, Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon, Desa Glagaharum Kecamatan Porong, Desa Pangreh Kecamatan Jabon, Desa Blurukidul Kecamatan Sidoarjo, Desa Kupang Kecamatan Jabon, Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon dan Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon.

Sedangkan tiga wilayah blankspot yang mendapatkan akses jaringan internet yaitu di Dusun Kalikajang dan Dusun Pucukan Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo, serta Dusun Kepetingan Desa Sawohan Kecamatan Buduran.

Di sela acara grand launching, juga dilakukan teleconference dengan perwakilan desa-desa blankspot yang sudah mendapatkan fasilitas jaringan internet.

Dalam kesempatan itu, para perwakilan dari masing-masing desa menyampaikan situasi desanya sebelum dan sesudah mendapatkan jaringan internet.

"Program desa digital ini akan menjadi langkah awal Kabupaten Sidoarjo, agar masyarakat tidak buta terhadap perkembangan zaman yang sudah serba digital," kata Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor (Gus Muhdlor)di sela Grand Launching Desa digital dan Akses Desa Jaringan Blankspot di Pendopo Sidoarjo, Rabu (23/8/2023).

Menurut Gus Muhdlor, perluasan jaringan internet di wilayah blankspot juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk mengakses internet, pembelajaran jarak jauh dan pemasaran produk UMKM secara online.

"Tahun lalu, juga ada program akses jaringan internet di wilayah blankspot, yaitu di Desa Kali Alo, Tlocor dan Tanjungsari. Sedangkan program tahun 2023 ini, ada tiga wilayah yang mendapat akses jaringan internet. Yaitu di Kalikajang, Kepetingan dan Pucukan," tambahnya.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Desa PDTT), Abdul Halim Iskandar yang juga hadir dalam acara launching tersebut berpesan, agar aplikasi-aplikasi pemerintah yang digunakan dalam pelayanan diintegrasikan menjadi satu aplikasi.

"Banyak sekali aplikasi dari berbagai lembaga atau instansi dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat yang digunakan oleh masyarakat. Kalau bisa itu diintegrasikan," kata Halim.