KRITIK KERAS Pembangunan Patung Soekarno Senilai Rp 10 Triliun, Ini Profil dan Biodata Said Didu

SURYA.co.id - Inilah profil dan biodata Said Didu yang kritik keras pembangunan patung Soekarno senilai Rp 10 Triliun.

Diketahui, kabar rencana pembangunan patung Soekarno senilai Rp 10 Triliun memantik kritik dari masyarakat.

Salah satunya datang dari mantan sekretaris kementerian BUMN, Said Didu.

Ia mempertanyakan nilai proyek pembangunan patung Soekarno yang sangat fantastis.

Hal tersebut disampaikannya lewat status twitternya @msaid_didu pada Selasa (15/8/2023).

"Buat patung Rp 10 triliyun?" tulis Said Didu mengomentari pemberitaan Kompas berjudul 'Pembangunan Patung Soekarno Bernilai Rp 10 Triliun di Bandung Dimulai Tahun Depan'. 

Postingan Said Didu pun disambut ramai masyarakat.

Pro dan kontra pun mengisi kolom komentar statusnya tersebut.

Satu di antaranya akun @hermanali82 yang menilai Said DIdu tak perlu mempermasalahkan pembangunan patung Soekarno itu.

Baca juga: Biodata Bupati Hengky Kurniawan yang Beri Klarifikasi Terkait Polemik Patung Soekarno yang Viral

"Biarkan saja, bukan uangmu juga yg dipake..," tulis @hermanali82.

"Terus uang siapa ? Uang rakyat diahmbur-hamburkan buat patung?" balas Said Didu.

Lantas, seperti apa profil dan biodatanya?

Melansir dari Tribunnewswiki, Muhammad Said Didu atau yang lebih dikenal dengan nama Said Didu adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN.

Said Didu diberhentikan dari perusahaan BUMN karena terlalu kritis kepada penguasa.

Bahkan agar memiliki ruang untuk lebih leluasa dalam mengritik, ia mengundurkan diri sebagai pegawai negeri.

Said Didu yang lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan pada 2 Mei 1962 merupakan seorang insinyur dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dia menyelesaikan kuliahnya di jurusan teknik industri IPB pada tahun 1985. 

Said Didu memulai kariernya sejak tahun 1987 sebagai birokrat di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Karier pria asal Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ini banyak dihabiskan sebagai PNS di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Karier birokratnya dirintisnya dari bawah di BPPT sejak tahun 1987 mulai dari peneliti, merangkak karir sebagai pejabat eselon di badan riset tersebut. 

Namanya mulai lebih sering wara-wiri menghiasi media massa nasional sejak ditunjuk menjadi Sekretaris Kementerian BUMN.

Said Didu juga pernah terpilih sebagai anggota MPR di tahun 1997.

Sebagai petinggi di Kementerian BUMN, Said Didu juga diplot sebagai komisaris di beberapa perusahaan pelat merah di antaranya Komisaris PTPN IV (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk (Persero).

Lulusan Teknik Industri Institut Pertanian Bogor (IPB) ini juga sempat menduduki kursi komisaris PT Merpati Nusantara Airlines, Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, dan Dewan Pengawas Rumah Sakit RSCM Jakarta.

Di awal rezim periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Said Didu ikut masuk dalam lingkaran pemerintahan tahun 2014-2016.

Dia menjabat sebagai Staf Khusus Menteri ESDM saat itu, Sudirman Saaid.

Di tahun 2018, Said Didu dicopot dari jabatannya sebagai komisaris di Bukit Asam dan digantikan oleh Jhoni Ginting.

Pencopotannya dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dalam RUPSLB Bukit Asam.

Kementerian BUMN saat ini beralasan, pencopotan dari kursi Komisaris Bukit Asam dilakukan karena Sidu Didu dianggap sudah tidak sejalan dengan pemegang saham.

Said Didu sempat jadi sorotan saat dirinya memutuskan mundur sebagai PNS pada 13 Mei 2019.

Alasan pengajuan pensiun dari BPPT agar dirinya bisa lebih leluasa mengkritik kebijakan publik yang dinilainya perlu diperbaiki.

Tercatat, dirinya sudah mengabdi sebagai ASN selama 32 tahun 11 bulan.

Langkah bersebrangan dengan rezim Jokowi juga pernah diambil Said Didu saat dirinya menerima tawaran dari Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilpres.

Salah satu kritikan paling vokal dari Said Didu kepada pemerintah yakni terkait akuisisi saham PT Freeport Indonesia.

Saat itu, Said Didu menilai kebijakan pemerintah dalam pembelian saham Freeport Indonesia lewat PT Inalum bisa merugikan negara.

Proyek Pembangunan Patung Soekarno Dimulai Tahun Depan

Patung Soekarno dengan nilai investasi Rp 10 triliun akan dibangun di kawasan Perkebunan Walini, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB) mulai tahun depan.

Dikutip dari Kompas.com, saat ini progres pembangunan patung Soekarno sudah memasuki tahap perizinan. "Pembangunan akan dimulai tahun depan setelah proses perizinan selesai," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KBB, Maman Sulaeman.

Untuk saat ini proses perizinan pembangunan patung itu sedang berjalan dan proses kajian kontur serta kelaikan lahan juga sedang ditempuh agar lebih aman dari berbagai macam potensi bencana alam, terutama gempa bumi.

"Untuk kajian-kajian dengan LIPI ITB sudah finalisasi, kemarin itu dimulai analisis dampak lingkungan (amdal) dan sekarang sedang proses perizinan, kalau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sudah keluar," ucapnya.

Patung itu akan dibangun setinggi 100 meter di atas lahan 1.270 hektare dengan nilai investasi Rp 10 triliun.

Lokasi pembangunan patung raksasa tersebut tepat di eks proyek Transit Oriented Development (TOD) Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang pembangunannya sudah dipastikan batal.

Maman mengatakan, patung Presiden pertama RI itu akan dibangun oleh konsorsium Ciputra, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII, dan seniman Nyoman Nuarta.

Berdasarkan desain yang beredar, patung Soekarno akan dibuat dalam posisi duduk dengan kepala yang dilengkapi peci menengok ke arah kanan dan di bagian bawah terdapat bangunan dan tumbuhan hijau.

"Pada awalnya patung itu akan berdiri, tapi jadi duduk karena terlalu tinggi jadi bisa mengganggu lintasan penerbangan dan bisa menelan biaya yang lebih besar," kata Maman.

Maman mengatakan, patung Soekarno ini nantinya akan dilengkapi dengan agrowisata dan lain-lain, sehingga pihaknya harus mengeluarkan beberapa perizinan untuk proyek pembangunan tersebut.

"Untuk perizinan sudah dua kita berikan yaitu untuk agrowisatanya dan patungnya secara gratis karena nanti akan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi KBB, jadi nanti pendapatannya dari wisata," ujar Maman.

Ia mengatakan, sebelum pembanguan patung itu dimulai akan dilakukan sosialiasi terlebih dahulu kepada masyarakat agar prosesnya bisa berjalan lancar tanpa adanya hambatan.

"Nanti pembangunan patung itu di eks TOD perkebunan PTPN VIII, sebelum dibangun sudah ada sosialisasi dan rapat dengan pak bupati serta anggota dewan dua kali, jadi sekarang tinggal menyelesaikan pembangunan," katanya.

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id