GERAM KKB Papua Minta Uang Tebusan Rp 5 M untuk Bebaskan Pilot Susi Air, Komisi I DPR Tuntut Ini

SURYA.co.id - Ulah KKB Papua yang meminta uang tebusan Rp 5 Miliar sebagai syarat membebaskan Pilot Susi Air, membuat Komisi I DPR geram.

Komisi I DPR meminta agar meminta tak berhenti samapi pemenuhan tuntutan saja, tapi harus memikirkan langkah negosiasi lanjutan.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid.

Ia meminta pemerintah harus bisa memastikan keselamatan pilot Susi Air Philip Mark Methrtens yang disandera oleh teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), sembari terus mengupayakan negosiasi.

Meutya mengatakan, sambil memastikan keselamatan nyawa pilot Susi Air, pemerintah juga jangan sampai menjatuhkan harga diri bangsa.

“Negosiasi harus diutamakan. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus bisa memastikan keselamatan sandera, tapi sekaligus tidak boleh merendahkan harga diri bangsa,” ujar Meutya, melansir dari Kompas.com.

Meutya mengungkit aksi KKB yang sempat mengancam akan menembak mati pilot Susi Air, namun kini KKB meminta uang tebusan sebesar Rp 5 miliar.

Politikus Golkar tersebut berharap persoalan penyanderaan ini tak berhenti hanya dengan pemberian uang tebusan.

"Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air.

Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua,” jelasnya.

Hanya saja, Meutya memahami urgensi pemerintah dan aparat keamanan yang berencana memenuhi permintaan uang tebusan KKB itu.

Dia meyakini bahwa pemerintah dan aparat keamanan sudah melakukan berbagai upaya strategis yang tidak semuanya bisa disampaikan ke publik.

"Keselamatan nyawa manusia memang paling penting, apalagi ini juga terkait dengan persoalan diplomatik dengan negara asal pilot yang disandera,” tutur Meutya.

“Kami di DPR juga percaya pemerintah bersama pihak keamanan telah memiliki pertimbangan yang matang dengan keputusan pemberian uang tebusan. Karena masalah ini juga telah melebar dari urusan keamanan menjadi menyangkut hubungan dengan negara lain,” sambungnya.

Meutya mendesak pemerintah segera mencari penyelesaian yang komprehensif dalam menghadapi KKB.

Pasalnya, aksi-aksi kejahatan yang KKB lakukan secara terus menerus sudah tidak dapat ditolerir lagi.

“Masalah KKB di Papua harus diselesaikan dari hulu ke hilir.

Perlu pendekatan-pendekatan tepat yang komprehensif agar tuntas sampai ke akar-akarnya mengingat kekerasan yang dilakukan KKB terus berkepanjangan,” kata Meutya.

Untuk menyelesaikan masalah KKB ini, Meutya menilai masyarakat lokal di Papua perlu dilibatkan.

Bukan tanpa sebab, warga Papua pasti memiliki pendekatan dari sisi kearifan lokal dengan KKB.

"Selagi memperkuat personel keamanan di Papua, pemerintah juga perlu mencari tambahan kekuatan lain.

Kekuatan dari TNI/Polri bisa ditambah dengan bantuan warga atau komunitas lokal di Papua yang memahami struktur daerah, kondisi budaya serta adat istiadat di sana,” terangnya.

Meutya turut mengingatkan pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan di daerah terpencil.

Menurutnya, pembangunan secara merata bisa mengurangi ketidakpuasan sosial yang dimanfaatkan oleh KKB dalam melakukan aksi kekerasan.

"Untuk meredam upaya KKB merekrut warga, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar adalah sebuah keharusan.

Dengan meningkatkan kualitas hidup rakyat, kita berharap tidak ada masyarakat yang berpaling dari Ibu Pertiwi,” kata Meutya.

Yang terpenting, kata dia, negara tidak boleh dikalahkan oleh KKB yang terus menciptakan gangguan keamanan.

Meutya mengatakan, semua pihak yang mengancam kedaulatan negara harus ditindak tegas.

Kondisi Terbaru Pilot Susi Air

Sebelumnya, terungkap kondisi terbaru pilot Susi Air setelah deadline yang diberikan KKB Papua kepada Pemerintah Indonesia habis.

Menurut ancaman yang dilontarkan KKB Papua sebelumnya, mereka akan mengeksekusi Pilot Susi Air jika pemerintah Indonesia tak segera menyelesaikan negosiasi.

Tapi hingga kini, pilot Susi Air itu dikabarkan masih hidup meskipun negosiasi yang ditawarkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) kelompok Egianus Kogoya sudah melewati batas waktu.

Kabar pilot Susi Air tersebut diungkapkan Kepala Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua Frits Bernard Ramandey.

"Dari beberapa informasi menyampaikan bahwa pilot (Susi Air) diperlakukan baik oleh kelompok sipil bersenjata di Nduga," ujar Frits, melansir dari Kompas.com, Rabu (5/7/2023).

"Iya (Philips masih hidup)," sambung dia.

Kondisi saat ini, kata Frits, sangat mendesak.

Dia meminta pemerintah segera menunjuk seorang negosiator agar proses pembebasan Philips bisa berjalan dengan baik.

"Yang mendesak sekarang perlu ditunjuk negosiator oleh sipil bersenjata dan juga pemerintah," imbuh dia.

"Negosiator dibutuhkan untuk proses pembebasan," ujar Frits.

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id