Gatot Nurmantyo Ingatkan Bahaya Demokrasi, Jika Hanya Prabowo vs Ganjar

SURYA.co.id I JAKARTA - Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan potensi bahayanya Pilpres 2024 jika hanya menghadapkan dua pasangann capres, yakni Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Potensi bahaya itu, kata Gatot muncul lantaran  tidak terwakilinya kelompok oposisi.
Gatot Nurmantyo menegaskan, pernyataannya itu bukanlah merupakan kampanye, melainkan sebuah teori.

"Saya yakin orang yang paham dengan politik tidak berani. Mengapa? karena kalau yang maju hanya dari rezim, Menteri Pertahanan dan Gubernur Jawa Tengah, berarti kaum oposisi tak terwakili, sangat berbahaya," kata Gatot di Aljazeerah Restaurant dan Function Hall, Jakarta Timur, Rabu (21/6/2023).

"Kita akan mengalami hal yang sulit karena demokrasi dimanapun di dunia pasti antar rezim itu bermasalah, besar kecilnya tergantung disiplin atau tidak berdemokrasi," ujarnya.

Baca juga: Survei Indopol: Elektabilitas Prabowo Naik Sejak Juni 2022, Unggul Tipis dari Ganjar

Kesulitan itu, dikatakan Gatot, bagaimana oposisi berperan sebagai pengontrol.

"Saya yakin elit-elit politik tidak berani melakukan ini karena akan bermasalah terus dalam sepanjang perjalanan bangsa ini, karena tidak mungkin yang kecil mengontrol yang besar," ucap Gatot.

Ia lantas menyingung hasil poling generasi milenial yang menyatakan sebanyak 60 persen generasi tersebut apatis terhadap pemerintah.

"Kalau 60 persen taruhlah setengahnya dari 30 persen tidak memilih maka siapapun yang jadi presiden dia tidak memiliki legalitas. Maka pemilihan presiden, gubernur, bupati semuanya satu jadi mayoritas," ujarnya.

Baca juga: Survei LSI: Pecinta Jokowi Pilih Prabowo dan Ganjar, Kelompok Kecewa Merapat ke Anies

Padahal, kata dia, legitimasi suatu negara yang berdasarkan berdemokrasi tergantung pada legitimasi dari rakyat yang mayoritas. Jika legitimasi ditarik oleh minoritas maka demokrasi tak akan berjalan dan justru akan sibuk dengan berbagai kekacauan.

Ia menuturkan hal itu terjadi lantaran sekecil apapun program yang dilakukan oleh pemerintah terkait demokrasi, harus mendapat legalitas dari mayoritas.

Gatot menyebut partisipasi suara kaum milenial turut berperan dalam memberikan legalitas.

"Sangat berbahaya kalau partispasi para kaum milenial yang 60 persen ini dalam pemilu sangat minim, berarti legalitas siapapun yang menang tidakakan kuat," pungkas Gatot.

Sumber: Tribunnews.com, KLIK DISINI