Bahas Penanganan Stunting dan Kemiskinan, BKKBN dari 16 Provinsi Workshop di Banyuwangi

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI menggelar Regional Workshop, Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PPK) dan penguatan Sistem Informasi Keluarga (SIGA), untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, di Banyuwangi, 12-15 Juni 2023.

Workshop yang digelar Direktorat Pelaporan dan Statistik BKKBN ini, diikuti oleh 161 perwakilan BKKBN dari 16 provinsi di Indonesia. Di antaranya Aceh, Sumatera Selatan, D.I.Y., Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku, Papua dan provinsi lainnya.

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso menyampaikan, hasil pendataan dan pemutakhiran data ini adalah hal penting. Mengingat data yang valid dan realtime akan menentukan intervensi apa yang akan dilakukan.

"Pendataan dan pemuktahiran data penting sebagai dasar intervensi kebijakan di daerah, untuk menangani permasalahan stunting dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE)," kata Sukaryo saat pembukaan workshop PPK-23 pada Senin (12/6/2023).

Salah satu alasan dipilihnya Banyuwangi sebagai tempat digelarnya workshop tersebut, karena berbagai upaya Banyuwangi di bidang pembangunan manusia dan ikhtiar penurunan stunting.

"Harapan kami, apa yang dilakukan Banyuwangi bisa menjadi pemicu daerah lain untuk memberikan upaya maksimal untuk pengelolaan kualitas data yang lebih baik," kata Sukaryo.

Direktur Pelaporan dan Statistik, Lina Widyastuti mengatakan, workshop PPK-23 merupakan forum konsolidasi dan penyiapan pelaksanaan pemuktahiran pendataan keluarga dan penguatan sistem pendataan keluarga.

"Workshop ini sebagai forum konsolidasi pusat, provinsi dan kota untuk menyamakan visi memastikan pelaksanaan PPK-23 berjalan dengan baik dan optimal," ujar Lina.

Lina menyampaikan, PPK-23 akan mulai dilaksanakan mulai 1 hingga 30 Juli mendatang, dengan pra pelaksanaan pada 20 Juni.

"Nantinya, hasil dari pendataan akan menjadi basis kebijakan penanggulangan stunting dan P3KE," kata Lina.

Sementara, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani yang turut hadir dalam pembukaan workshop menyatakan, Pemkab Banyuwangi mendukung kegiatan PPK-23.

Menurutnya, dengan memiliki data yang akurat, maka daerah dapat melakukan intervensi yang lebih tepat sasaran dalam melaksanakan program pembangunan,

"Kami berharap kegiatan ini memberikan data akurat yang bisa menjadi dasar kebijakan bagi kami untuk lebih baik menanggulangi masalah keluarga seperti stunting dan kemiskinan ekstrem," harap Bupati Ipuk.

Dalam penanggulangan stunting, Pemkab Banyuwangi mengalokasikan anggaran Rp 7 miliar untuk pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil isiko tinggi.

Pemkab Banyuwangi juga membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai camat bersama Kepala Puskesmas, dengan anggota tenaga kesehatan dan elemen kader lainnya.