Putus Jalur Amunisi dan Senjata KKB Papua, Jenderal Dudung Wanti-wanti Ini Ke Yonif Tombak Sakti

SURYA.co.id - Dalam rangka memutus pasokan amunisa dan senjata untuk KKB Papua, KASAD Jenderal Dudung memberikan wanti-wanti ke pasukan Yonif Tombak Sakti.

Diketahui, Jenderal Dudung melakukan Pemeriksaan Kesiapan Operasi (Riksiapops) Batalyon Infanteri (Yonif) 122/Tombak Sakti yang bermarkas di Pematang Siantar, Sumatera Utara, Kamis (8/6/2023).

Dalam pemeriksaan ke batalyon yang akan melaksanakan penugasan sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) di wilayah Sektor Utara Papua itu, Kasad memeriksa gelar pasukan maupun alat perlengkapan yang akan digunakan dalam penugasan.

Kasad menyampaikan bahwa, tugas operasi merupakan tugas mulia dan kepercayaan yang diberikan negara.

Terkait dengan indikator keberhasilan tugas yang selama ini disampaikan kepada prajurit, yaitu mendapatkan/menyita senjata dari pihak yang tak berwenang, Kasad menegaskan bahwa indikator tersebut harus dirubah.

"Justru kalian di perbatasan harus mampu menghalau berbagai kegiatan ilegal, seperti pasokan amunisi, senjata yang masuk, serta penyusupan-penyusupan bantuan dari luar dan peredaran narkoba,“ tegas Kasad.

Didampingi Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Ny. Rahma Dudung Abdurachman, Kasad kembali menegaskan kepada seluruh personel yang akan melaksakan tugas di Papua, untuk meningkatkan kewaspadaan, meskipun nantinya bertugas di wilayah yang relatif aman.

Kasad juga menekankan agar seluruh prajurit juga senantiasa membantu kesulitan masyarakat Papua.

“Lakukan pembinaan teritorial kepada masyarakat, sebab banyak yang membutuhkan bantuan disana.

Laksanakan tugas kalian dengan baik, dan kalau ada anggota yang sakit, jangan ambil resiko, segera bawa ke rumah sakit. Sementara ibu-ibunya, doakan keselamatan suaminya,“ pesan Kasad kepada prajurit dan anggota Persit KCK yang hadir.

Asal Usul Senjata KKB Papua

Sebelumnya, akhirnya terjawab asal usul senjata dan amunisi yang digunakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.  

Isu mengenai senjata ini mencuat setelah di media sosial ada foto-foto senjata canggih yang dipamerkan KKB Papua.

Misalnya saja, M16A2 assault rifle dengan pelontar granat M203, Browning Auto 5, hingga Remington 870 Tac shotgun.

Ada juga Lithgow L1A1 SLR disebut sebagai senjata buatan Australia.

Senjata api itulah yang menjadikan KKB Papua tak pernah berhenti melancarkan aksi anarkisnya.

Sempat berembus isu yang menyebut KKB Papua mendapat pasokan senjata dan amunisi dari pihak asing. 

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan, sekilas tentang KKB di Papua dan sumber senjata yang dimilikinya selama ini.

Eks Kapolri itu membeberkan fakta tersebut ketika ditemui awak media di Jakarta Utara, Kamis 25 Mei 2023.
 
Ia mengungkapkan itu terkait fakta tentang KKB Papua yang kerap beraksi.

Dikatakannya, Kelompok Separatis Teroris itu punya empat sumber senjata.

Senjata-senjata dari empat sumber itu kemungkinan tetap digunakan sampai sekarang.

Tito Karnavian mengaku mengetahui sumber-sumber senjata api tersebut, karena dirinya pernah menjabat Kapolda Papua selama dua tahun lamanya.

Ia lantas menyebutkan empat sumber senjata api sebagaimana yang dimaksudkannya.

Pertama, kata Tito Karnavian, senjata KKB Papua itu merupakan hasil rampasan dari prajurit TNI Polri yang lengah. Selain itu, ada juga oknum prajurit TNI Polri yang menjual amunisi.

"Saya pernah jadi Kapolda di sana. Setahu saya ada beberapa kasus seperti itu, tetapi tidak banyak," kata Tito.

Berikutnya, lanjut dia, senjata api tersebut berasal dari sisa konflik bersenjata di Ambon.

Hal itu berdasarkan pengungkapan yang pernah ia lakukan selama bertugas di daerah bergolak tersebut.

"Dulu saya pernah tangkap dan tahu kalau senjata itu dari sisa konflik Ambon. Dulu kan ada konflik bersenjata di Ambon. Senjata itu masih disimpan dan setelah selesai konflik lalu dijual oleh yang berkonflik," kata Tito.

Ketiga, lanjut Tito Karnavian, senjata api yang digunakan KKB Papua itu berasal dari Filipina Selatan.

Ia pun menyinggung kalau kasus tersebut belum lama ini diungkap oleh Polri.

Dikatakannya, Filipina merupakan negara bebas senjata api. Bahkan di negara itu salah satu industri rumah tangganya adalah pembuatan senjata api.

Dan, sumber senjata KKB Papua itu diperoleh dari Filipina Selatan. Senjata yang dihasilkan dari home industry tersebut cukup berkualitas dan hasilnya bagus.

"Mereka punya home industry banyak sekali, kualitasnya pun bagus. Itu ada yang masuk lewat jalur laut, ada juga yang melalui jalur udara. Kan ada pilot yang sudah ditangkap," ungkap Tito.

Terakhir, lanjut Tito, adalah senjata tersebut masuk melalui jalur tikus lewat Papua Nugini. Akan tetapi penyelundupan melalui jalur ini relatif kecil.

"Kasusnya kecil sekali, dari jalan tikus yang ada di Papua Nugini. Tapi itu bukan dari negaranya, bukan dari negara Papua Nugini, tapi elemen-elemen orang tertentu," jelas Tito.

Dari jalan tikus melalui Papua Nugini itulah ada senjata api yang berhasil dibawa masuk untuk KKB Papua.

Pj Gubernur Bantah dari Asing

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo meyakini KKB Papua tidak mendapatkan sokongan atau pasokan senjata dari luar negeri atau pihak asing.

“Saya kira tidak ada,” kata Nikolaus kepada wartawan usai menghadiri Pengukuhan Enam Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, melansir dari ANTARA.

Nikolaus memiliki keyakinan itu karena menurutnya tidak mudah menyelundupkan senjata dari luar negeri masuk ke Indonesia.

“Kita punya keamanan, pemerintahan, kan tidak sembarangan (senjata ilegal) masuk ke negara kita. Tidak sembarang barang-barang ilegal (bisa masuk), pasti ada seleksi (pengawasan) yang baik,” kata Nikolaus.

Menurut dia, senjata yang digunakan KKB/KST merupakan hasil rampasan dari TNI/Polri.

“Itu hasil dari perampasan saja senjata-senjata itu, hasil perampasan dari TNI, menembak TNI.

Seperti itu. (Sebetulnya) kekuatannya (mereka) tidak ada,” ujarnya.

Untuk diketahui enam kabupaten di Papua ditetapkan sebagai wilayah rawan atau zona merah KKB/KST.

Tiga kabupaten yakni Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang masuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan.

Tiga lainnya, yaitu Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya berada di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Menurut Nikolaus, persoalan di tanah Papua, khususnya Papua Pegunungan adalah persoalan sumber daya manusia yang belum mengerti dan mudah dipengaruhi pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Dia mengatakan diperlukan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan secepat mungkin serta peningkatan kesejahteraan di tanah Papua, khususnya Papua Pegunungan.

Dia berharap pemerintah pusat bisa memberikan program lebih khusus di tanah Papua terkait pembangunan di sana.

“Kalau bisa ada program extraordinary. Misalnya pembangunan jalan, ini penting.

Sampai sekarang kan jalan masih belum bisa terlewati, belum bisa berjalan dengan baik, jalan provinsi dengan provinsi, provinsi dengan kabupaten, itu kan sampai sekarang belum baik,” ujar dia.

Nikolaus meyakini apabila masyarakat sudah menikmati pembangunan maka tidak akan ada kelompok yang mengganggu keamanan di Papua.

Dia mengatakan sampai saat ini wilayah Papua Pegunungan hanya bisa dicapai dengan pesawat yang biayanya cukup tinggi.

Akibatnya harga-harga barang menjadi mahal, salah satunya semen, yang menurutnya bisa mencapai Rp500.000-Rp800.000 hanya untuk satu sak semen.

“Semen sudah Rp500-Rp800 satu sak, semen saja. Rp500-Rp800 ribu,” ujar dia.

Dia menekankan kelompok separatis teroris tidak akan bertahan jika pembangunan dan kesejahteraan terus diperbaiki.

“Di (Pulau) Jawa kampung dekat, masyarakat banyak, perumahan juga ada. Di sana (Papua) tidak ada. (Antara) kampung satu dengan kampung satu, tidak ada orang.

Di pertengahan pun tidak ada orang. Jalan buntu semua, mereka harus memikul (barang), harus jalan kaki, ini penyebabnya di situ. Kami harap pemerintah pusat membangun Papua dengan program extraordinary,” ujar dia.

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id