Dibunuh KKB Papua Padahal Baru Seminggu Nikah, Ini Sosok Praka Jamaluddin di Mata Keluarga

SURYA.co.id - Gugurnya prajurit TNI Praka Jamaluddin menyisakan kesedihan mendalam bagi keluarga yang ditinggalkannya.

Menurut keluarga, Praka Jamaluddin ditugaskan ke Papua setelah kurang lebih 1 minggu menikah.

Kini istri Praka Jamaluddin harus kehilangan sang suami karena gugur ditembak KKB Papua.

Seperti diketahui, Praka Jamaluddin gugur dalam tugas setelah ditembak KKB Papua, di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Jumat (19/5/2023).

Praka Jamalludin lahir di Pemalang 13 Februari 1990 dan besar di Desa Majakerta bersama lima saudaranya. 

Kakak kandung Praka Jamaluddin, Abdullatif mengatakan adiknya ditugaskan ke Provinsi Papua sekitar bulan Maret tahun 2022 atau satu minggu setelah menikah dengan Inandani Trisyafaah.

"Almarhum kembali ditugaskan ke Papua setelah ijin cuti menikah dengan putri, dari gadis kampung sebelah. Jadi sekitar satu mingguan setelah menikah, adikku langsung berangkat lagi ke Papua," katanya, melansir dari Kompas.com.

Di matanya, Praka Jamaluddin merupakan sosok yang tegas dan pemberani.

Hal ini terlihat sejak Praka Jamaludin duduk dibangku SMP. 

"Sejak sekolah adikku itu tegas dan pemberani di antaranya teman-teman sebayanya.

Bahkan saat lulus sekolah SMA almarhum pergi merantau ke Jakarta dan tidak malu menjadi joki 3 in 1," ungkapnya.

Dia mengatakan masa tugas Praka Jamaluddin di Papua telah berakhir pada bulan Mei 2023.

Rencananya Praka Jamaludin akan pulang pada Jumat, 2 Juni 2023 mendatang.

Meski begitu, nomor telepon dan WhatsApp yang bisa dipakai oleh adik bungsunya itu sempat tidak aktif selama seminggu sebelum akhirnya dikabarkan gugur saat bertugas.

"Sudah seminggu ini, almarhum tidak bisa dihubungi keluarga melalui teleponya. Biasanya almarhum sering berkomunikasi melalui telepon dengan bapak.

Tapi sekarang tidak bisa dihubungi dan meninggalkan kita selamanya," ungkapnya.

Ia mengatakan, almarhum akan dikebumikan di TPU Desa Majakerta malam ini jika jadwal pemulangan jenazah tidak berubah. 

"Akan dimakamkan malam ini juga jika jenazah tiba sesuai jadwal, rencananya teman-teman Kopasus juga akan hadir," pungkasnya.

Sebelumnya, Praka Jamaluddin gugur dalam penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua di area PT Matra Tunggal Teknik (PT MTT) di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat (19/5/2023).

Kabar gugurnya Praka Jamaluddin diungkapkan Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Kav Herman Taryaman saat dikonfirmasi, Jumat (19/5/2023). 

Herman memastikan, pelaku penyerangan adalah KKB Papua pimpinan Numbuk Telenggen.

“Bahwa benar telah terjadi penembakan oleh gerombolan kelompok separatis teroris (KST) pimpinan Numbuk Telenggen terhadap anggota TNI, Praka JL di Gome, Distrik Illaga, Kabupaten Puncak, yang menyebabkan prajurit tersebut meninggal dunia," unngkap Kapendam XVII/Cenderawasih kepada Tribun-Papua, Jumat (19/5/2023).

Herman mengatakan, saat ini prajurit yang gugur tersebut dievakuasi menuju RSUD Illaga dan selanjutnya akan dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika.

Aparat keamanan di Ilaga kini memberlakukan status Siaga 1 guna mengantisipasi serangan susulan dari gerombolan KKB Papua.

"Mohon doanya, semoga keamanan di Illaga bisa segera pulih dan prajurit yang gugur mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa," pungkasnya Kolonel Kav Herman.

Terpisah, Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri, meminta aparat keamanan bersiaga di Gome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Tujuannya tak lain untuk mengantisipasi gangguan atau serangan susulan yang dilakukan KKB.

"Memang benar ada laporan prajurit TNI tewas ditembak KKB di Kabupaten Puncak, saat kontak tembak dengan KKB," katanya di Jayapura, Jumat, dikutip dari KompasTV.

Menurut Irjen Fakhiri, peristiwa yang menewaskan Praka Jamaluddin itu terjadi sekitar pukul 12.00 WIT di kawasan PT MTT, Kampung Wako, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak.

"Dari laporan yang diterima, jenazah sudah dievakuasi ke RSUD Ilaga," kata Fakhiri.

Kondisi Miris Mapolres Nduga

Kondisi Mapolres Nduga yang memprihatinkan ternyata jadi salah satu penyebab KKB Papua bisa bergerak bebas di wilayah tersebut.

Terlebih lagi pergeseran personel Polres Nduga tak bisa cepat dan membutuhkan biaya mahal.

Seluruh personel berpusat di Kenyam, jika ingin menggeser pasukan di luar wilayah tersebut harus sewa pesawat dengan biaya puluhan juta rupiah.

Hal inilah yang semakin membuat KKB Papua khususnya pimpinan Egianus Kogoya semakin menjadi-jadi.

Wilayah Nduga memang menjadi salah satu wilayah yang memiliki kondisi paling sulit.

Memiliki luas wilayah 12.941 kilometer persegi, daerah tersebut terbagi menjadi 32 distrik.

Dengan keadaan tersebut, keberadaan Polres Nduga yang baru didirikan pada 2020 tergolong masih sangat minim fasilitas, baik dari sisi jumlah personel, peralatan hingga satuan di bawahnya.

"Personel di Polres Nduga ada 87 orang dan tidak ada polsek atau pos polisi, ya ini wajar karena polres baru," ujar Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander Panelewen, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (16/5/2023), melansir dari Kompas.com.

Ketiadaan polsek atau pos polisi di Nduga membuat seluruh personel Polres Nduga hanya berada di Distrik Kenyam yang merupakan ibu kota dari kabupaten tersebut.

Menurut Rio, seluruh aktifitas personel dilakukan di Kenyam.

Ketika terjadi aksi bersenjata yang dilakukan oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya, di luar Kenyam, maka mobilitas personel harus dilakukan menggunakan jalur udara.

Sebagai informasi, Nduga masuk ke wilayah pegunungan di Papua dengan ketinggian mulai dari 200 hingga 4.500 meter di atas permukaan laut (MDPL).

Sebagian besar wilayah Nduga belum terhubung dengan moda transportasi darat sehingga konektivitas antar-distrik sangat bergantung pada pesawat terbang perintis.

Hal ini juga yang membuat pergeseran personel di Nduga ke distrik-distrik yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP) harus dilakukan menggunakan pesawat terbang yang biayanya tidak murah.

"Jadi tarif sewat pesawat antar distrik itu sekitar Rp 40 juta sampai Rp 60 juta untuk sekali jalan," kata Rio.

Dari sisi kelayakan, keberadaan Mako Polres Nduga dapat dikategorikan kurang layak karena bangunan yang ditempati merupakan bekas Pos Polisi Kenyam.

Untuk polres yang berada di wilayah rawan, Mako Polres Nduga tidak memiliki pagar dan hanya mempunyai beberapa ruang pelayanan yang digunakan untuk menerima laporan dari masyarakat dan sebagian dipakai oleh Satuan Reserse Kriminal.

Keadaan ini dianggap Rio harus dimaklumi karena Polri memiliki batasan anggaran walau fasilitas yang ada di Polres Nduga masih sangat minim.

"Kami melalui Polda Papua sudah pernah mengusulkan untuk pembangunan Polres, tapi semua keputusan ada di Mabes Polri yang pasti sudah memiliki program prioritas untuk menjaga situasi keamanan di seluruh Indonesia," tuturnya.

Menanggapi keadaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menjelaskan bahwa pengusulan pembangunan kantor polres sudah dilakukan, termasuk Polres Nduga.

Hanya saja usulan tersebut belum diterima dan untuk pembangunan kantor Polres seperti di Boven Digoel dibantu oleh pemerintah daerah setempat.

"Peresmian Polres Boven Digoel itu kan bagian dari kepedulian pemerintah daerah dalam membantu Polri dalam membangun kantor kepolisian.

Tentu tidak semua Polres sudah layak, seperti yang ada di pegunungan, ada juga yang di pesisir yang belum represnetatif, itu masih bangunan-bangunan lama yang dihibahkan oleh pemerintah daerah," tuturnya, melansir dari Kompas.com.

Ia pun berharap pemerintah daerah bisa memiliki kepedulian yang sama seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.

Menurut Fakhiri, kantor kepolisian yang representatif akan membantu polisi untuk bisa lebih fokus dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan dapat menunjang kinerja Polri dalam menjaga situasi tetap aman.

"Tentu kami sudah mengusulkan untuk membentuk kantor-kantor baru, tetapi ada pemerintah daerah seperi Boven Digoel yang menyiapkan anggaran untuk membangun, kami akan berterimakasih," kata dia.

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id