Usul Kosongkan Warga Sipil di Wilayah KKB Papua, Ini Biodata Freddy Numberi, Purnawirawan Jenderal

SURYA.co.id - Berikut profil dan biodata Freddy Numberi, purnawirawan jenderal TNI AL yang usulkan warga sipil dikosongkan dari wilayah KKB Papua.

Diketahui, konflik KKB Papua menuai sorotan dari berbagai pihak.

Salah satunya Tokoh Papua Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi.

Purnawirawan jenderal TNI AL itu memiliki saran untuk pemerintah terkait penyelesaian konflik kekerasan di Bumi Cenderawasih yang berkaitan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Freddy menyarankan agar pemerintah mengosongkan warga sipil di daerah-daerah yang dikuasai TPNPB-OPM.

“Misalnya di Nduga, singkirkan masyarakat dulu, keluar dari area itu. Kita punya uang kan? Pemerintah punya uang kan?” kata Freddy kepada wartawan di sela-sela acara “Temu Warga Papua 2023” di kawasan Jakarta Pusat.

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Freddy Numberi Usul Pemerintah Kosongkan Daerah Konflik dari Warga Sipil Papua'.

“Bangun tenda-tenda untuk mereka, mungkin di situ, kasih makan mereka (warga sipil),” tutur Menteri Perhubungan 2009-2011 itu.

Setelah itu, Freddy menyarankan agar TNI melaksanakan operasi militer.

“Tentara pembebasan Papua Barat ini sudah mengaku dirinya sebagai kombatan, bukan hanya sebagai kriminal,” kata Freddy.

Mantan Danlantamal V itu juga mengatakan bahwa operasi itu tidak akan melanggar hak asasi manusia (HAM).

Sebab, hal itu termasuk dalam perjanjian Konferensi Jenewa.

Freddy mengatakan bahwa TPNPB-OPM menguasai wilayah tertentu dan melakukan serangan secara terus menerus.

“Jadi tidak ada pelanggaran HAM,” tutur Freddy.

“Kita singkirkan dulu penduduk, singkirkan dulu sipilnya, baru daerah itu dibersihkan, operasi militer jalan,” katanya.

Biodata Freddy Numberi

Melansir dari Wikipedia, Freddy Numberi lahir 15 Oktober 1947.

Ia adalah mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Ia terakhir menjabat sebagai Menteri Perhubungan.

Sebelumnya ia menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan (2004–2009). Ia menjabat Gubernur Papua pada tahun 1998 setelah pensiun dari TNI-AL.

Dalam Kabinet Persatuan Nasional (1999-2001), Freddy adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Freddy dipilih sebagai Duta Besar Indonesia untuk Italia dan Malta.

Ia lalu dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2004 hingga tahun 2009. Pada 2009 - 2011, ia diangkat menjadi Menteri Perhubungan menggantikan Jusman Syafii Djamal.

Freddy menyelesaikan Pendidikan AKABRI pada tahun 1968, kemudian masuk pendidikan khusus AAL di Surabaya pada tahun 1969 dan lulus bulan Desember 1971.

Setalah lulus dari AAL ia dipercaya menjadi Komandan KRI Sembilan di kawasan timur Indonesia, Komandan Satuan Tugas Proyek Pengadaan Kapal Parchim, Frosch, dan Kondor periode 1995-1996.

Pangkat tertingginya di Angkatan Laut (TNI AL) adalah Laksamana Madya.

• Komandan KRI Sembilan di kawasan timur Indonesia
• Komandan Satuan Tugas Proyek Pengadaan Kapal Parchim, Frosch, dan Kondor, 1995-1996
• Komandan Pangkalan Utama TNI AL V Irian Jaya-Maluku.

KKB Papua Aniaya Kepala Distrik

Kelakuan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua memang mirip preman pasar.

Pasalnya, mereka memalak Kepala Distrik dan jika tak diberi uang akan melakukan aksi kekerasan.

Salah satu korban pemalakan KKB Papua ini adalah Kepala Distrik Kiwirok, Abedes Tepmul.

KKB Papua menganiaya Abedes Tepmul di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D.Fakhiri menjelaskan, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Minggu (30/4/2023).

Menurut Fakhiri, KKB sempat melepaskan tembakan sebanyak dua kali.

"Saat kejadian terdengar suara tembakan sebanyak dua kali dan tidak lama kemudian terlihat kepala distrik dan beberapa masyarakat berlari ke arah pos TNI-Polri," ujar Fakhiri, di Jayapura, Senin (1/5/2023).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'KKB Aniaya Kepala Distrik di Pegunungan Bintang, Kapolda Papua: Minta Uang, tapi Tak Dipenuhi'.

Menurut dia, setelah aparat TNI-Polri mendatangi kepala distrik, diketahui bahwa ia baru saja menjadi korban aksi kekerasan dari KKB yang berada di wilayah tersebut.

Mengenai modus penganiayaan, Fakhiri menyebutkan, KKB sempat meminta sejumlah uang kepada korban namun tidak dipenuhi sehingga ia dianiaya.

"Mereka sempat meminta uang tapi tidak dipenuhi sehingga ia memukul kepala distrik dengan popor senjata di bagian kepala," kata dia.

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id