Pengembangan Pariwisata Banyuwangi Jadi Contoh Penerapan RB Tematik

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi dalam satu dekade terakhir, menjadi salah satu benchmark penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik.

Hal ini disampaikan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam sosialisasi dan asistensi road map RB Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Selasa (11/4/2023).

Dalam sosialisasi tersebut, Bupati Ipuk  diminta untuk memaparkan penerapan RB Tematik tersebut. Ia panel bersama dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Sekretaris Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Prof Dr Eko Prasojo.

Selain itu, juga terdapat Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB, Agus Uji Hantara yang menjadi panelis dalam acara tersebut. Acara tersebut diikuti oleh kepala dinas terkait dari seluruh pemerintah kabupaten/ kota se Jawa Timur.

Pariwisata, papar Bupati Ipuk, sengaja dipilih oleh Banyuwangi sebagai lokomotif untuk mewujudkan kesejahteraan di Banyuwangi.

Dengan pariwisata akan mendorong berbagai sektor untuk tumbuh bersama. Mulai dari pendidikan, pertanian, kesehatan dan lain sebagainya.

“Kebijakan pariwisata ini menjadi umbrella bagi pembangunan di Banyuwangi. Sehingga, tidak hanya Dinas Pariwisata yang mengurusnya. Tapi, semua SKPD juga turut serta mengambil peran untuk mewujudkan hal tersebut,” ungkap Bupati Ipuk.

Dengan fokus yang sama, lanjutnya, maka pertumbuhan wisata di Banyuwangi dapat dicapai dengan cukup baik.

“Pertumbuhan pariwisata tersebut berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan,” tegas Bupati Ipuk.

Bupati Ipuk lalu mencontohkan bagaimana Banyuwangi konsisten melarang berdirinya hotel berbintang 3 dengan alasan memproteksi iklim usaha rakyat. Kebijakan ini mengafirmasi tumbuhnya homestay-homestay di desa yang dikelola oleh warga.

“Dengan cara tersebut, secara perlahan ekonomi di daerah mulai bergeliat. Kunjungan wisatawan Banyuwangi dari tahun 2010 sekitar 670 ribu, kini terus melonjak tajam. Bahkan pada tahun 2018 dan 2019 sempat tercatat 5 juta wisatawan berlibur ke Banyuwangi. Pendapatan perkapita rakyat Banyuwangi yang semula tahun 2010 Rp 20,86 juta per tahun, kini (2023) menjadi Rp 53,87 juta per tahun,” papar Bupati Ipuk.

“Dan hal ini juga berdampak pada pengurangan kemiskinan di Banyuwangi. Bila pada tahun 2010 tercatat 11,25 persen, kini angka kemiskinan Banyuwangi 7,51 persen (2023). Ini adalah terendah dalam sejarah Banyuwangi,” imbuhnya.

Apa yang dipaparkan Bupati Ipuk ini, selaras dengan penjelasan Profesor Eko Prasojo.

Menurutnya, hilir dari berbagai kebijakan pemerintah ini kerap tidak sinkron. Sehingga tidak terwujud apa yang menjadi harapan pada saat melakukan perencanaan.

“Ibarat ingin membuat mobil, seluruh SKPD ini mendapat tugas masing-masing. Ada yang bikin ban, jok, spion dan lain sebagainya. Tapi, tidak terkoordinasi satu sama lain. Alhasil, semisal mobil mercy yang diinginkan, komponen yang disiapkan kadang tidak nyambung. Mobilnya mercy, tapi ban yang disiapkan malah bannya truk,” jelasnya.