Jelang Lebaran 2023, Bupati Gus Muhdlor Gelontorkan BLT kepada 3.383 Buruh Pabrik Rokok di Sidoarjo

SURYA.co.id | SIDOARJO - Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2023, Pemkab Sidoarjo menggelontorkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada ribuan buruh pabrik rokok.

Mereka yang tercatat sebagai penerima BLT itu berasal dari 53 pabrik rokok yang ada di Sidoarjo.

Total jumlah penerima BLT sebanyak 3.383 buruh.

Bantuan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2023.

Nominalnya Rp 275 ribu per bulan.

Rincian BLT yang diberikan mulai Januari, Feberuari dan Maret dengan total Rp 825 ribu. 

Secara simbolis bantuan itu diserahkan langsung Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor kepada para buruh pabrik rokok Cengkir Mas Tanggulangin, Rabu (12/4/2023).

Selain buruh pabrik rokok, bantuan tersebut juga diserahkan kepada 154 orang penerima non produksi pabrik rokok.

Anggaran yang digelontorkan kurang lebih mencapai Rp 11 miliar. 

Bupati Muhdlor menyampaikan bantuan seperti ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. 

Bantuan tersebut kata Gus Muhdlor menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mensejahterakan warga.

Dikatakannya terdapat kenaikan penerima bantuan dari tahun sebelumnya.

Dari dua ribuan orang, kini sudah mencapai 3 ribu orang. 

Bupati juga menyebut bahwa upaya Pemkab Sidoarjo mensejahterakan warganya tidak hanya dilakukan melalui bantuan saja.

Lebih dari itu, pelatihan menjadi pengusaha baru juga terus dilakukan Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo, seperti halnya pelatihan yang diberikan kepada buruh pabrik rokok agar memiliki keterampilan kerja lainnya. 

"Lewat Disnaker juga kita sertakan pelatihan untuk buruh rokok sehingga lebih produktif agar menjadi seorang entrepreneur di rumah masing-masing," ujarnya.

Bentuk keberpihakan pemerintah juga diberikan kepada industri rokok.

Keberpihakan itu untuk menjaga ribuan orang yang menggantungkan hidupnya pada industri tembakau tersebut. 

Saat ini Pemkab Sidoarjo tengah membuat Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di wilayah Kecamatan Porong.

Tempat tersebut menjadi wadah pengusaha rokok untuk lebih tenang menjalankan bisnisnya. 

"Keberpihakan pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan penggunaan DBHCHT sangat masif, termasuk komitmen kita untuk membangun KIHT di kawasan Porong yang akan mewadahi pengusaha-pengusaha rokok agar lebih tertib dan aman menjalankan usahanya," katanya.