Pelayanan Publik Sidoarjo Mendapat Nilai Tertinggi Kedua se-Jatim

SURYA.CO.ID, SIDOARJO – Dari 38 daerah di Jawa Timur, ada 14 daerah yang mendapat opini zona hijau dari Ombudsman RI dalam Opini Pengawasan Pelayanan Publik (OPPP) tahun 2022.

Dan dari 14 daerah zona hijau tersebut, Kabupaten Sidoarjo berada di posisi kedua terbaik.

Kabupaten Sidoarjo mendapat penilaian opini pelayanan publik zona hijau dengan nilai 84,46. Itu angka tertinggi kedua di Jawa Timur, setelah Ngawi yang mendapat skor tertinggi di angka 85,36.

Berikutnya ada Pemkab Kediri yang mendapat skor 84,15, Pemkot Probolinggo 82,33, Banyuwangi 82,01, Probolinggo 81,83, Pemkot Blitar 81,66, Surabaya 81,10, Tuban 81,33, Jember 81,08, Ponorogo 80,95, Lumajang 80,15, Pemkab Pasuruan 78,83 dan Kabupaten Trenggalek 78,49.

Terkait hal tersebut, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menyebut, bahwa pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik pada lembaga pemerintah yang dilakukan Ombudsman RI bisa mendorong Pemkab Sidoarjo untuk mempertahankan kualitas pelayanan publiknya yang tahun ini mendapat opini zona hijau.

Selain itu, penilaian dari Ombudsman RI akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

Menurut Gus Muhdlor, panggilan Ahmad Muhdlor, predikat zona hijau yang diberikan Ombudsman itu tidak lantas membuat Pemkab Sidoarjo berhenti melakukan inovasi. Kualitas pelayanan publik di kota udang itu akan terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan teknologi digital.

“Kami tidak boleh stag atau berhenti berinovasi, meski Sidoarjo mendapat nilai tertinggi kedua se Jatim. Upgrading pelayanan publik terus jalan. Seperti layanan digital Sipraja yang terus di-update dan berbagai program lainnya,” ujarnya.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Agus Muttaqin menyampaikan, dari 38 daerah di Jawa Timur, tidak ada yang memperoleh opini zona merah.

Perbaikan pelayanan publik di Jawa Timur tahun ini, menurutnya meningkat tajam. Tahun 2021 daerah di Jatim yang masuk zona hijau ada 9 daerah dan tahun 2022 naik menjadi 14 daerah, sisanya zona kuning.

“Peningkatan pelayanan publik tersebut, disebabkan karena adanya komitmen dari pimpinan lembaga dan kepala daerah untuk berubah lebih baik. Tentu saja tren positif ini menunjukkan ada perbaikan kualitas pelayanan publik di Jawa Timur,” tandas Agus Muttaqin.