Gubernur Jatim Minta Bupati Blitar Terbitkan SK Tanggap Darurat untuk Bantu Warga Terdampak Ledakan

Berita Blitar

SURYA.co.id | BLITAR - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau lokasi ledakan akibat racikan petasan di Dusun Tegalrejo, Desa Karangbendo, Ponggok, Kabupaten Blitar, Selasa (21/2/2023). 

Bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto dan Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Farid Makruf, Gubernur Khofifah juga sempat mengunjungi korban di RS Srengat Kabupaten Blitar. 

Seusai melakukan menjenguk korban dan meninjau lokasi terjadinya ledakan petasan yang meluluhlantahkan sejumlah rumah dan menewaskan empat orang warga Blitar tersebut, Gubernur Khofifah menyebutkan bahwa pihaknya sudah merumuskan solusi agar bisa membantu merehabilitasi bencana sosial tersebut. 

“Saya sudah koordinasi dengan ibu bupati supaya kita bisa berikan rehabilitasi terhadap rumah rumah yang terdampak,” kata Khofifah. 

Namun bantuan dan invervensi tidak bisa semerta-merta dilakukan, melainkan untuk bisa memberi intervensi dibutuhkan payung hukum.

Untuk itu, ia meminta Bupati Blitar untuk menerbitkan SK Tanggap Bencana Sosial, yang nantinya akan dijadikan payung hukum untuk memberikan intervensi baik dari pemprov maupun pemkab.

“Para Ibu Bupati Blitar saya sampaikan agar buatkan SK Tanggap Darurat Bencana Sosial supaya ketika kita memberikan intervensi, ada payung hukumnya. Nanti kita akan sharing dari Provinsi dan Kabupaten Blitar,” tegasnya.

Payung hukum SK tersebut bisa dijadikan landasan untuk membantu para korban maupun merehabilitasi rumah-rumah terdampak sebagai rehabilitasi. 

Ia berharap SK tersebut segera diterbitkan sehingga tim bisa segera turun melakukan identifikasi.

Setelah 14 hari masa tanggap darurat maka rekonstruksi bisa segera dilakukan. 

“Kalau SK hari ini sudah, maka bisa dilakukan identifikasi. Artinya ya bisa segera. Karena tanggap darurat itu 14 hari. Baru  setelah itu rekonstruksi,” tandasnya.

Setidaknya ada lebih dari 20 rumah dan 1 fasilitas umum (masjid) yang terdampak rusak ringan akibat ledakan yang berasal dari salah satu rumah warga tersebut.

Ada juga terdapat 1 rumah yang rata dengan tanah.

Berdasarkan daya BPBD Jatim, ledakan ini menelan 4 korban jiwa dan 23 korban luka-luka termasuk bayi berusia 4 bulan. 

“Saya sudah koordinasikan juga dengan Ibu Bupati. Semua korban yang dirawat di rumah sakit Blitar  tolong dalam coverage APBD Kabupaten. Sedangkan kalau ada yang butuh dirujuk ke RS Saiful Anwar atau RSUD Dr Soetomo, maka akan dicover APBD Pemprov Jatim,” pungkasnya. 

Dalam kesempatan ini, Khofifah juga menyerahkan bantuan dampak bencana kepada 13 orang yang berada di Dusun Tegalrejo, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok serta 3 orang saat menjenguk di RS Srengat. 

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto menyatakan bahwa 3 korban yang kondisi tubuhnya tersebar kini sudah diidentifikasi. 

Pihaknya memastikan bahwa Polda Jatim akan melakukan operasi petasan ilegal dalam beberapa hari ke depan.

Operasi ini diadakan sebagai pengingat pada masyarakat agar menghindari kegiatan yang menyangkut alat peledak dan prantik pembuatan mercon ilegal. 

"Ketiga korban sebelumnya sudah dalam proses identifikasi oleh pihak kepolisian. Menjelang Ramadan ini kita harus memerangi praktik pembuatan mercon ilegal. Beberapa hari ke depan kami akan mengadakan operasi, tujuannya mengingatkan pada masyarakat agar menghindar kegiatan pembuatan mercon," ungkapnya.

Ia pun menjelaskan bahwa bahan ledakan itu termasuk dalam kategori low explosive.

Tetapi itu bukan berarti daya ledaknya kecil.

Low explosive dapat dippicu oleh panas dan api saja, sedangkan peledak high explosive harus diledakkan dengan detonator.

"Menjawab pertanyaan masyarakat mengapa ini low explosive tetapi dampaknya besar. Low explosive itu peledak yang bisa dipicu oleh panas atau api. Kalau high explosive, yang memicu harus detonator. Ini harus diwaspadai karena terdapat miskonsepsi bahwa daya ledak low explosive itu kecil, padahal sama berbahayanya," tutupnya.