PREDIKSI Jadwal Pendaftaran CPNS 2023 dan PPPK Dibuka serta Bocoran Formasi yang Dibuka

SURYA.CO.ID - Berikut ini prediksi jadwal pendaftaran CPNS 2023 dan PPPK serta bocoran formasi prioritas yang bakal dibuka. 

Pemerintah sudah memastikan bahwa akan dibuka seleksi CPNS 2023 dan PPPK tahun ini.

Jika berkaca dari tahun 2021, pendaftaran CPNS 2023 diprediksi akan dibuka sekitar bulan Juni.

Untuk mengetahui jadwal pasti pendaftaran CPNS 2023, masyarakat bisa memantau akun media sosial resmi BKN.

Karena di sana selalu update info terbaru tentang seleksi CPNS dan PPPK.

Berikut daftar sosial media BKN:

• Twitter: @BKNgoid
• Facebook: Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
• Instagram : @bkngoidofficial
• TikTok : @bkngoid

Bocoran Formasi CPNS 2023

Terdapat perbedaan dalam seleksi CPNS 2023 dan PPPK tahun ini. Yakni, pemerintah akan memprioritaskan beberapa formasi tertentu. 

Seperti dilansir dari laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), seleksi CPNS tahun 2023 diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Selain seleksi CPNS, pemerintah juga membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di tahun depan. Seleksi PPPK tahun 2023 akan difokuskan pada pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya.

Perlu diketahui bahwa pengadaan seleksi CASN tahun depan memiliki empat arah kebijakan yang mendukung transformasi sumber daya manusia.

Fokus pertama arah kebijakan tersebut meliputi pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan. Fokus ini juga dilakukan untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN secara optimal.

Kedua, kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital dan data scientist secara terukur. Ketiga yaitu merekrut CPNS secara sangat selektif.

Sementara itu, kebijakan keempat yaitu mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital, di mana saat ini pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital.