Surya Militer

Rencana Yudo Margono Kunjungi Wilayah Rawan KKB Papua Disorot, Imparsial: Harus Ada Evaluasi

Rencana Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berkunjung ke wilayah rawan KKB Papua disorot Imparsial. Akankah ada gebrakan baru?

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA ACHMAD
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Saat hadiri Exit Breafing KASAL. Rencana Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berkunjung ke wilayah rawan KKB Papua disorot Imparsial. 

"Program-program yang sudah dirancang oleh Kasal sebelumnya bakal dilanjutkan.

Saya akan menjalankan tugas ini sebaik-baiknya dan mendukung penuh serta menjaga soliditas serta sinergitas antar angkatan, baik TNI dengan TNI maupun TNI dengan Polri," kata Ali.

Ali menegaskan, akan menjaga netralitas seluruh personel TNI AL pada Pemilu 2024.

"Tetap menjaga soliditas dengan matra lain dan Polri serta menjaga netralitas TNI di pemilu yang akan datang," ucapnya.

Tanggapan Yudo Margono Terkait KKB Papua

Sementara itu, masyarakat saat ini tengah menunggu aksi Laksamana Yudo Margono mengatasi KKB Papua setelah dilantik menjadi Panglima TNI.

Seperti diketahui, korban kebrutalan KKB Papua bertambah lagi bulan Desember 2022 ini.

Mereka telah berani serang warga sipil hingga rombongan polisi.

Sebagai pimpinan tiga matra TNI, kebijakan apa yang akan diambil Laksamana Yudo Margono untuk mengatasi hal ini?

Menanggapi masalah KKB Papua, Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa Papua belum berstatus daerah darurat.

Ia mengatakan, penindakan terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Bumi Cenderawasih masih dilakukan pihak kepolisian.

"Saya kira sampai saat ini masih dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran hukum, kriminal. Masih pada tahap kriminal, sehingga masih kewenangannya Polri.

Tetapi kami tetap membantu penegakan hukum pidana," ujar Yudo Margono di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (20/12/2022).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Strategi Panglima TNI Yudo untuk Atasi Konflik di Papua dan Perbatasan'.

Yudo mengungkapkan, daerah darurat akan ditentukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sumber: Kompas.com
Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved