Pemkab Lumajang Belum Restui Permintaan Anggaran KPU untuk Pilkada Lumajang 2024, Ini Alasannya

Berita Lumajang

SURYA.co.id | LUMAJANG - Pemkab Lumajang masih akan melakukan perhitungan untuk menentukan besaran anggaran Pilkada Lumajang 2024 KPU Lumajang.

"Kalau Pileg (Pemilihan Legilslatif) nanti dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja daerah), untuk Pilkada sedang kami perhitungkan dan pencocokan mengenai kebutuhan yang dperlukan. Untuk Pilkada akan diambil dari APBD (anggaran pendapatan belanja daerah)," ujar Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, Rabu (4/1/2023).

Thoriq menyatakan jika pihaknya telah mengumpulkan dana dari APBD untuk digunakan oleh KPU Lumajang.

Hanya saja ia tidak menjelaskan secara gamblang lantaran masih akan dilakukan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Lumajang.

"Kita sudah saving dana cadangan di APBD bertahap mulai tahun 2020 tapi nanti akan ada finalisasi mengacu pada kebutuhan yang ada," papar politisi PKB ini.

Menanggapi perkembangam inflasi dan prediksi kebutuhan yang akan direalsasi, Pemkab Lumajang akan menentukan berdasarkan skala prioritas minimal dan maksimal.

"Pengajuan dari KPU inilah yang belum kami pastikan besarannya. Misalnnya apakah honor itu disesuaikan pada standar maksimum atau minimum. Inilah yang akan dibahas," jelas Thoriq.

Terakhir, pria yang akrab disapa Cak Thoriq ini menyatakan jika target alokasi anggaran untuk KPU Lumajang akan rampung pada pertengahan tahun 2023.

"Harusnya pertengahan tahun ini selesai. Karena ini sudah tahun 2023 dan pelaksanaan Pilkada di akhir tahun 2024," tutup Thoriq.

Sebelumnya, KPU Lumajang menghitung kebutuhan anggaran untuk melaksanakan Pilkada 2024 mendatang mencapai Rp 73 miliar.

"Anggarann tersebut skenario masih Covid-19 kan butuh alat pelindung diri dan sebagainya ketika sudah tidak Covid-19, akan lebih kecil kebutuhannya. Kita hitung Rp 73 miliar itu estimasi hitungan tertinggi," ujar Ketua KPU Lumajang, Yuyun Baharita.

Yuyun tak menampik jika pelaksanaan pesta demokrasi begitu menguras anggaran.

Menurtnya, pemberian honor bagi berbagai lini yang terlibat pemilihan umum butuh dana yang tak sedikit.

"Kebutuhannya banyak. Bawaslu butuh uang, pengamanan butuh uang dan sebagainya. Honorarorium petugas PPK dan PPS juga paling besar," ungkap Yuyun.

Sementara itu, Yuyun merasa kebutuhan anggaran yang diterima KPU Lumajang untuk menyelenggarakan Pilkada masih lebih kecil dari pada daerah lain di wilayah Tapal Kuda.

"Kebutuhan anggaran KPU Kabupaten Lumajang itu lebih rendah dibanding dari daerah lain. Kami realistis saja," paparnya.