230 Pasukan Kopasgat TNI AU Siap Hadapi KKB Papua Demi Amankan Bandara, Pangdam Ingatkan Soal HAM

SURYA.co.id - Sebanyak 230 pasukan Kopasgat TNI AU sudah siap menghadapi serangan KKB Papua yang mengancam bandara-bandara di Papua.

Pasukan elite andalan TNI AU itu bakal disebar di bandar-bandara yang rawan aksi KKB Papua.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengingatkan agar jangan sampai mereka melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama mengamankan bandara rawan di Papua.

"Saya berharap kepada para komandan agar senantiasa melakukan upaya-upaya beradaptasi dengan wilayah tempat bertugas, guna menghindari terjadinya kesalahan prosedur maupun pelanggaran HAM.

Laksanakan tugas secara profesional, proposional, sehingga keberhasilan tugas akan dicapai pada akhirnya," ujar Saleh Mustafa dalam siaran pers, Rabu (4/1/2023).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Kopasgat Jaga Bandara Rawan di Papua, Pangdam Cenderawasih Ingatkan Jangan Ada Pelanggaran HAM'.

Dalam upacara penyambutan Kopasgat, Selasa kemarin, Saleh juga menyampaikan bahwa kondisi di Papua masih terjadi gangguan keamanan dan ketertiban oleh kelompok bersenjata.

Hal ini mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan sarana prasarana infrastruktur.

"Hal tersebut sangat memprihatinkan bagi semua pihak karena sangat berdampak negatif bagi stabilitas keamanan, khususnya Papua," kata Saleh.

"Menyikapi hal ini, saya berharap kepada Satgas Kopasgat yang akan melaksanakan tugas agar melaksanakan dengan sebaik-baiknya, selalu waspada, pahami tugas pokok dan aplikasikan materi pratugas yang diterima," ujarnya lagi.

Untuk diketahui, para personel Kopasgat tiba di Base Ops Lanud Silas Papare, Sentani, Jayapura, pada Selasa (3/1/2023).

"Jumlah personel ada 230, dari satuan Kopasgat (Batalyon Komando) 468 Biak," ujar Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Kav Herman Taryaman saat dikonfirmasi, Rabu pagi.

Baca juga: KKB Papua di Maybrat Tebar Ancaman, Respons Pangdam Kasuari Mayjen Gabriel Lema: Mereka Saudara Kita

Personel Kopasgat akan disebar mengamankan 12 bandara rawan di Papua, antara lain:

1. Pos Bandara Ilaga
2. Pos Bandara Sugapa
3. Pos Bandara Oksibil
4. Pos Bandara Wamena
5. Pos Bandara Moanamani
6. Pos Bandara Nabire
7. Pos Bandara Mulia
8. Pos Bandara Tanah Merah
9. Pos Bandara Merauke
10. Pos Bandara Jayapura
11. Pos Bandara Enarotali
12. Pos Bandara Timika.

Rekap Korban KKB Papua Sepanjang Tahun 2022

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan rekap korban KKB Papua sepanjang tahun 2022 pada Sabtu (31/12/2022).

Menurut data yang dibeberkan Kapolri, ada wilayah yang paling rawan karena sering terjadi aksi KKB Papua.

Selain itu, Kapolri juga menyebutkan total korban KKB Papua baik dari warga sipil maupun aparatn TNI-Polri.

Kapolri mengungkap 48 orang meninggal dunia akibat ulah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sepanjang 2022.

Adapun 13 orang di antaranya adalah anggota TNI-Polri.

Demikian disampaikan Kapolri Listyo Sigit dalam Rilis Akhir Tahun (RAT) Polri 2022 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Sabtu (31/12/2022).

"Sepanjang tahun 2022 telah terjadi 90 kali aksi KKB dan KKP yang mengakibatkan 48 orang meninggal dunia. Rinciannya, 35 masyarakat, 10 TNI dan 3 Polri," kata Sigit dalam paparan Rilis Akhir Tahun (RAT) Polri 2022 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Sabtu (31/12/2022).

Seperti dilansir dari Tribunnews dalam artikel '48 Orang Meninggal Dunia Akibat Ulah KKB di Papua, 13 Orang di Antaranya TNI-Polri'.

Selain itu, kata Sigit, 27 orang mengalami luka-luka akibat serangan KKB di Papua.

Rinciannya, 14 TNI, 10 masyarakat dan 3 Polri di 14 Kabupaten atau Kota Papua.

Adapun serangan tersebut paling banyak di daerah Kabupaten Puncak sebanyak 32 aksi, Kabupaten Nduga 11 aksi dan Kabupaten Intan Jaya sebanyak 11 aksi.

Dari 90 aksi teror itu, penembakan 27 aksi, kontak tembak 18 aksi, bunyi tembakan 16 aksi, pembakaran 13 aksi, dan penyerangan 7 aksi.

Berikutnya, perampasan 3 aksi, pembunuhan 2 aksi, penghadangan 2 aksi, penangkapan 1 aksi dan penyanderaan 1 aksi.

"Aksi tersebut menggangu stabilitas Kamtibmas sehingga berdampak pada percepatan pembangunan di Papua," tukasnya.

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id