Jelang Tahun Politik, MUI Jatim Minta Masyarakat Jangan Sampai Ada Perpecahan

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur (MUI Jatim), KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah mengajak seluruh pihak untuk bergandengan tangan dan tidak terpecah belah jelang tahun politik 2024.

Sebab, ditegaskannya, membangun bangsa butuh peran bersama. 

Pernyataan ini disampaikan Kiai Mutawakkil dalam sambutannya pada kegiatan Evaluasi dan Anugerah Kinerja MUI se-Jawa Timur yang berlangsung di Kota Surabaya, Rabu (28/12/2022).

Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah kepala daerah. 

"Mari kita bersama-sama bergandeng tangan erat untuk bersatu, jangan mudah dipecah belah dengan agitasi politik melalui informasi dan narasi yang mengakibatkan perpecahan di antara kita," ujar Kiai Mutawakkil. 

Menurutnya, persatuan sangatlah penting, termasuk sikap saling menghormati. Apalagi, hal itu selaras dengan perintah agama bahwa persatuan harus terus dijaga. Di samping pentingnya seluruh pihak berperan dalam membangun bangsa. 

"Karena bagaimana pun juga, membangun negara ini mustahil kalau keadaannya tidak ada kebersamaan dan persatuan," terang pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong ini. 

Lebih lanjut, Kiai Mutawakkil mengungkapkan, membangun bangsa dan negara merupakan bagian dari kesempurnaan iman sebagaimana slogan hubbul wathon minal iman. Yakni, cinta tanah air bagian dari iman. 

Sementara itu, hingga saat ini MUI Jatim masih terus menggodok fatwa terkait politik identitas yang dipersiapkan agar tidak ada multitafsir nantinya pada saat tahun politik.

Berkaca dari beberapa kontestasi politik sebelumnya, MUI Jatim memandang perlu mengeluarkan fatwa terkait politik identitas jelang Pemilu 2024. 

"Kami masih terus komunikasi. Jadi, fatwa itu kan keputusan bersama. Secara substansi sudah, tapi secara redaksional masih ada tambahan-tambahan. Tapi intinya semua sepakat," kata Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim, KH Makruf Chozin saat dikonfirmasi terpisah, Rabu (28/12/2022). 

Kiai Makruf menjelaskan, pihaknya menginginkan agar persatuan senantiasa terjaga dalam kontestasi politik mendatang. Apalagi, Indonesia merupakan negara yang majemuk. Memiliki budaya, adat hingga agama yang beragam. Potensi perpecahan harus terus ditekan. 

"Diantara potensi perpecahan paling besar itu adalah politik agama. Sehingga, kita ingin menutup celah itu. Jangan sampai agama menjadi isu pemecah. Eman-eman, agama jangan digunakan untuk kepentingan politik," ujarnya. 

Kiai Makruf memastikan upaya penggodokan terus dilakukan. Harapannya, fatwa terkait politik identitas itu bisa segera tuntas dan dikeluarkan ke publik. "Jadi, Insyaallah dalam waktu dekat akan segera keluar," tambahnya.