BPK Menilai Pemkab Sidoarjo Belum Optimal dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Pengelolaan sampah di Sidoarjo dirasa belum optimal, utamanya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang tak kunjung terselesaikan. Bahkan penanganan sampah di Kota Delta menjadi catatan dalam pemeriksaan pemeriksaan BPK Semester II tahun 2022 terkait kinerja Pemkab Sidoarjo.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK telah diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Karyadi kepada Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor di kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Kamis (22/12/2022).

Ada tiga sasaran rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK itu. Di antaranya kebijakan serta strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Sidoarjo.

Bupati Muhdlor pun menyebut segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut. “Kami berharap rekomendasi yang diberikan dapat kami tindaklanjuti dengan sebaik-baiknya," ujar Gus Muhdlor.

Gus Muhdlor mengatakan, hasil pemeriksaan itu dijadikan evaluasi untuk mengetahui efektivitas Pemkab Sidoarjo dalam kinerja pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Menurutnya, sejauh ini semua daerah di Indonesia sudah berupaya mengatasi volume timbulan rumah tangga, tak terkecuali Sidoarjo. Berbagai upaya sudah dilakukan, namun hasilnya memang belum optimal.

Dalam data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan, volume timbulan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga di Indonesia tahun 2021 mencapai 30,33 juta ton.

Volume timbulan sampah tersebut dihasilkan dari 241 kabupaten/kota di Indonesia. Disebutkan bahwa timbunan sampah itu yang terkelola hanya 19,63 juta ton atau 64,74 persen saja. "Sedangkan sisanya sebesar 10,69 juta ton atau 35,26 persen belum terkelola," ungkapnya. ****