Sekdaprov Jatim Adhy Karyono Bantah Ada Penggeledahan KPK di Ruang Gubernur Jatim

Berita Surabaya

SURYA.co.id, SURABAYA - Sekdaprov Jatim Adhy Karyono kembali memberikan penjelasan terkait kedatangan KPK ke sejumlah OPD Pemprov Jatim termasuk soal dugaan memasuki ruangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Rabu (21/12/2022) malam.

Ia menjelaskan bahwa KPK hari ini mendatangi Pemprov Jatim terkait dugaan kasus korupsi dana hibah yang menyeret Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Simandjuntak.

"Bahwa tentu atas kejadian kemarin yang menimpa wakil ketua DPRD Jatim di legislatif, pada prinsipnya kami sangat menghormati proses hukum yang berjalan," ucapnya.

Sama dengan yang disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebelumnya, Adhy menegaskan bahwa pada prinsipnya Pemprov Jatim sangat menghormati pada proses hukum yang berjalan.

"Tentu kami dari Pemprov Jatim akan membantu bilamana diperlukan kebutuhan data informasi atau bahan apapun yang dibutuhkan supaya mempermudah proses hukum tadi," tandasnya.

Baca juga: 9 Jam Geledah Kantor Gubernur Jatim, KPK Bawa 3 Koper Diduga Berkas Pencairan Dana Hibah

Meski saat ini sejumlah instansi penting di lingkungan Pemprov Jatim tengah 'diobok-obok' KPK, Adhy menegaskan bahwa layanan publik tetap berjalan sebagaimana biasanya.

Masyarakat tetap bisa mendapatkan akses layanan publik sebagaimana mestinya.

"Semua proses layanan publik tetep berjalan, seperti biasa tidak ada masalah. Kita ikuti perkembangan," tegasnya.

Saat ditanya berkas apa saja yang dibawa KPK usai memasuki sejumlah OPD Pemprov Jatim termasuk ruang kerja gubernur dan ruang kerja wakil gubernur, Adhy mengaku tidak tahu peris.

Bahkan ia menyebut ruang gubernur dan wakil gubernur tidak digeledah, melainkan hanya di lihat-lihat oleh KPK.

"Untuk berkas saya nggak tahu persis, karena tadi kan di biro-biro. Tadi ada Biro Kesra, Biro Ekonomi, dan juga Biro Administrasi Pemerintahan," tegasnya.

Baca juga: KPK Telisik Dugaan Suap Hibah Rp 7,8 Triliun di Jatim, Khofifah Siap Sediakan Data Yang Dibutuhkan

Sedangkan untuk ruang gubernur dan wakil gubernur, Adhy menolak jika yang dilakukan di sana adalah bagian dari penggeledahan.

"Nggak digeledah. Nggak ada itu, cuma dilihat-lihat aja. Gak ada geledah," tegasnya.

Tidak hanya itu, Adhy memastikan bahwa tidak ada staf, pegawai maupun pejabat di lingkungan Pemprov Jatim yang dibawa oleh KPK hari ini.

Dengan tegas ia juga menjelaskan bahwa tidak ada ruang di kantor gubernur di Jalan Pahlawan yang dilakukan penyegelan oleh KPK.

Menurutnya pihaknya akan mengikuti proses yang berjalan dan siap memberikan data yang dibutuhkan oleh KPK.

"Ini kan masih proses, dan kita nggak tau yang diminta apa, butuhnya apa," tegasnya.

Baca juga: Setelah Periksa Gedung DPRD Jatim, Penyidik KPK Obok-Obok Kantor Pemprov Jatim