MUI Jatim Tegaskan Rencana Fatwa Politik Identitas Tak Ada Kaitannya dengan Figur Tertentu

Berita Surabaya

SURYA.co.id, SURABAYA - Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur atau MUI Jatim memastikan penyiapan Fatwa Politik Identitas jelang Pemilu 2024 tak ada kaitannya dengan kepentingan politis maupun ditujukan pada tokoh tertentu.

Sebaliknya, MUI Jatim merasa fatwa soal politik identitas ini nantinya penting agar tak ada persoalan multitafsir terkait politik identitas.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur KH Sholihin Hasan menegaskan tujuan digodoknya fatwa terkait politik identitas.

"Sama sekali tidak ada (kepentingan politis), justru komisi fatwa ingin mendudukkan persoalan politik identitas secara proporsional," kata Kiai Sholihin, sapaan akrabnya, saat dikonfirmasi dari Surabaya.

Fatwa terkait politik identitas memang terus dimatangkan oleh MUI Jatim.

Harapannya, dapat segera dikeluarkan dalam waktu dekat. Kiai Sholihin mengungkapkan, melalui fatwa tersebut pihaknya ingin menjaga kemaslahatan dan keutuhan bangsa.

Sebelumnya, Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim KH Makruf Chozin menjelaskan pihaknya memang merasa perlu mengeluarkan fatwa terkait politik identitas lantaran berangkat dari sejumlah pertimbangan.

Sebab, berkaca dari sejumlah kontestasi demokrasi sebelumnya yang kerap muncul politik identitas.

Perdebatan ini dikhawatirkan juga muncul untuk Pemilu 2024.

Pentingnya hal tersebut juga lantaran sebelumnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan akan melawan segala bentuk politik identitas.

"Antara yang pro dan yang kontra rupanya berbeda dalam hal definisi dan pengertian. Jadi kita akan mencoba merumuskan," kata Kiai Makruf saat dikonfirmasi dari Surabaya belum lama ini.

MUI Jatim mengaku khawatir persoalan politisasi agama bisa terjadi di Pemilu 2024, sehingga merasa penting untuk mengeluarkan fatwa dan penjelasan mengenai hal tersebut.