Tahun 2023, Target Pajak Daerah Kota Malang Naik 60 Persen, Ini Faktor Pendukungnya

SURYA.CO.ID, MALANG - Target pajak daerah Kota Malang pada 2023 diproyeksikan meningkat hingga 60 persen dibanding 2022.

Hampir semua target pajak meningkat secara signifikan.

Peningkatan paling menonjol dari pajak BPHTB, pajak restoran dan pajak hotel di Kota Malang.

Keterangan tersebut disampaikan Amithya Ratnanggani Sirraduhita saat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran terhadap Ranperda APBD Kota Malang Tahun 2023, Kamis (24/11/2022).

DPRD Kota Malang mendorong agar eksekutif serius bekerja untuk memenuhi target pajak yang sebesar Rp 1.000.006.000.000.

Penataan SDM perlu dilakukan, di samping juga harus menggunakan kajian yang komprehensif.

Baca juga: Kasus Demam Berdarah Dengue di Kota Malang Capai 600, 7 Orang Meninggal Dunia

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyatakan, Kota Malang memiliki potensi yang luar biasa untuk menghasilkan PAD. Potensi yang ada saat ini bahkan tercata lebih dari Rp 1 T.

"Kemudian Kota Malang banyak mendapat dana transferan baru, Rp 10 miliyar, Rp 100 miliar dan yang paling banyak DBHCT," kata Made, Kamis (24/11/2022).

Implementasi e-tax didorong bisa efektif untuk mendukung tercapainya target.

Penggunaan tersebut diprioritaskan terhadap empat sektor pajak yang menggunakan perhitungan self-assessment seperti pajak resto, hotel, hiburan dan parkir.

"Retribusi parkir juga naik menjadi Rp 15 miliar, lalu di Dinas LH yang semula Rp 12 miliar menjadi menjadi Rp 17 miliar. Patokan kami adalah target optimis," tegas Made.

Made berpendapat, Covid-19 dan bayang-bayang resesi tidak berpengaruh di Kota Malang.

Baca juga: KPK : ASN Kota Malang Harus Berani Laporkan Gratifikasi

UMKM tetap berjalan, kegiatan masyarakat juga terus dilakukan, terutaman yang berlangsung di hotel.

"Kami harapkan benar-benar menjadi potensi yang bagus di Kota Malang. Kami melihat, kenaikan 60 persen masih sangat mampu. Kami meyakini kondisi ekonomi tetap baik, terutama di tingkat nasional. Kami yakin Pak Jokowi bisa mengendalikan," paparnya.

Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan rencana belanja yang disusun pada tahun ini merupakan tertinggi.

Pada 2018 lalu, rencana pengeluaran mencapai Rp 1,8 triliun. PAda 2022 ini, disusun pengeluaran untuk 2023 mencapai Rp 2,8 triliun.

"Tahun ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah perjalanan. Saya mohon, media dan masyarakat nanti juga mengawal. Jangan sampai ada kebocoran," ujarnya.

Sektor pendidikan menempati urutan teratas untuk pagu belanja daerah atau pengeluaran.

Jumlahnya mencapai Rp 696.476.164.285. Jumlah tersebut mengalami perubahan dari pagu rancangan awal yang Rp 657.903.689.660. Ada tambahan Rp 38.572.474.625.

Disusul kemudian sektor kesehatan yang mencapai Rp424.508.370.587.
Pagu rancangan awal di sektor kesehatan Rp 376.506.774.571. Ada perubahan atau bertambah RP 48.001.596.016.

Sutiaji juga menerangkan ada penambahan penytaan modal di aneka usaha.

Pada rencana bisnis yang baru, ada perubahan sehingga anggaran yang dicanangkan mencapai Rp 7 miliar.

"Kami kuatkan untuk pengendalian inflasi dan penekanan kemiskinan. Itu prioritas kami. Pada 2023 nanti, kami juga mengkaji persoalan banjir yang berbasis buku pintar di master plan," ujarnya.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA