Berita Bangkalan

Jukir Berkicau Belum Digaji, Dishub Bangkalan Murka : Mau Digaji Apa Kalau Menolak Teken Kontrak?

“Karena itu, kami sarankan ayo secepatnya untuk menjadi jukir dishub dan secepatnya menandatangani kontrak,” pungkas Ari.

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Deddy Humana
Jukir Berkicau Belum Digaji, Dishub Bangkalan Murka : Mau Digaji Apa Kalau Menolak Teken Kontrak? - dishub-bangkalan-menegur-jukir-nakal.jpg
surya/ahmad faisol
Kepala Bidang Lalin dan Angkutan Jalan Dishub Bangkalan, Ari Moein (kiri) didampingi petugas Satpol PP memberikan teguran seorang petugas jukir di Jalan KH Moh Kholil, Kelurahan Demangan, Rabu (23/11/2022).
Jukir Berkicau Belum Digaji, Dishub Bangkalan Murka : Mau Digaji Apa Kalau Menolak Teken Kontrak? - jukir-tetap-menarik-parkir-berlangganan-Bangkalan.jpg
surya.co.id/ahmad faisol
Jukir di depan Pasar Senenan, Jalan Teuku Umar, Kota Bangkalan, Mulyono (40) dinilai Dishub Bangkalan telah memberikan keterangan palsu.

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Polemik penerapan parkir berlangganan tepi jalan umum di kawasan perkotaan Bangkalan semakin rumit. Bahkan Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan sampai mengklarifikasi pernyataan seorang juru parkir (jukir) yang mengaku belum mendapatkan gaji bulanan seperti yang disepakati sejak awal.

Pernyataan jukir bernama Mulyono (40) itu disampaikan kepada SURYA, Rabu (23/11/2022) lalu, ketika menyikapi belum mulusnya penerapan parkir berlangganan di Bangkalan Kota. Sejauh ini penerapan parkir berlangganan memang belum ideal karena masih memicu adu argumen dengan beberapa pengguna jasa parkir yang tetap ditarik bea parkir.

Mul mendapatkan teguran petugas dalam gelar penertiban dan penekanan kepada para jukir di sejumlah kawasan penerapan kebijakan parkir berlangganan tepi jalan umum, Rabu (23/11/2022). Usut punya usut, ternyata Mul tergabung dalam gerbong penolakan atas kebijakan penerapan parkir berlangganan tepi jalan umum.

Namun usai penertiban itu, Mul mengaku hingga saat ini belum mendapatkan gaji seperti yang telah dikemukakan dishub. Itu membuat pihak dishub mencak-mencak. Bahkan Kepala Bidang Lalin dan Angkutan Jalan Dishub Kabupaten Bangkalan, Ari Moein menyatakan bahwa Mul memberikan pernyataan palsu ke media.

“Mau digaji bagaimana? Lah wong Mul tidak mau tanda tangan kontrak. Sebenarnya kami akan mengakomodir beberapa dari jukir yang dulu mempunyai pengelolaan lahan parkir. Namun ada 34 jukir menolak, termasuk di lokasi parkir Pasar Senenan,” tegas Ari kepada SURYA, Kamis (24/11/2022).

Gelar penertiban dan penekanan kepada para jukir dilakukan sebagai respon atas keluhan masyarakat pengguna jasa parkir setelah kerap terlibat adu argumen dengan para jukir. Dalam kesempatan tersebut, Dishub Bangkalan melibatkan petugas Satpol PP, unsur TNI/Polri, hingga personel Sub Denpom V/4-4.

Selain memberikan teguran kepada para jukir, Dishub Bangkalan juga memasang papan informasi di beberapa titik yang berbunyi, ‘Kawasan Parkir Berlangganan Bagi Kendaraan Bermotor Nomor Polisi Bangkalan (Berstiker) Bebas Retribusi. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2021.

Ari mengungkapkan, sejauh ini jukir yang telah menandatangani kontrak ada 92 orang dari total kebutuhan sebanyak 126 jukir. Pihaknya berharap 34 jukir yang semula menentang, agar secepatnya menandatangani kontrak.

“Atau kami anggap mereka sebagai jukir liar. Mereka tidak digaji karena belum menandatangani kontrak. Barulah setelah terjalin kontrak, kami masukkan ke SK Bupati. Mau dibayar bagaimana kalau mereka tidak melakukan kontrak, nanti kami yang keliru,” ungkapnya.

Seperti diketahui, sosialisasi penerapan parkir berlangganan kepada para pengelola dan jukir sejatinya telah dilakukan Dishub Bangkalan di aula kantor dishub pada 10 Maret 2021 silam. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan beberapa poin regulasi parkir berlangganan termasuk besaran gaji senilai Rp 1 juta bagi para jukir yang menandatangani kontrak.

“Karena itu, kami sarankan ayo secepatnya untuk menjadi jukir dishub dan secepatnya menandatangani kontrak,” pungkas Ari.

Parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut selama satu tahun atau sampai masa berlaku pajak kendaraan bermotor wajib pajak. Dalam mekanisme pemungutan parkir berlangganan, para wajib di Bangkalan membayar bea parkir berlangganan setiap kali perpanjangan STNK di Kantor Bersama Samsat Bangkalan.

Dalam Perbup Nomor 55 Tahun 2019, tarif retribusi parkir berlangganan untuk sepeda motor Rp 30.000 per tahun, mobil, jip, pikap, atau sejenisnya Rp 50.000 per tahun, kemudian bus, truk, dan kendaraan alat berat lainnya Rp 75.000 per bulan. Sedangkan truk gandeng dan kereta tempelan Rp 100.000 per bulan.

Dishub Kabupaten Bangkalan telah membagi sebanyak 20 titik lokasi parkir berlangganan tepi jalan umum yang dibagi menjadi empat zona. Zona I meliputi Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Teuku Umar, dan Jalan Zainal Alim.

Zona II meliputi Jalan KH Moh Kholil, Jalan Panglima Sudirman, Jalan A Yani, Jalan Sultan Abdul Kadirun, Jalan KH Hasyim Asyari, dan Jalan Letnan Sunarto. Zona III meliputi Jalan JA Suprapto, Jalan KH Lemah Duwur, Jalan Jokotole, Jalan Mayjen Sungkono, Jalan RA Kartini, Jalan Letnan Mestu, Jalan Letnan Ramli, dan Trunojoyo, Jalan Kapten Syafiri, dan Jalan Raya Bancaran. Sedangkan Zona IV yakni di 17 kecamatan selain Kota Bangkalan. ****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved