Pengamat Kaitkan Aksi Jenderal Dudung Copot Baliho dan Pemilihan Panglima TNI, Untuk Dilirik Jokowi?

Meski begitu, Anton menilai siapapun yang akan dipilih Jokowi untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa tetap harus melakukan konsolidasi internal di TNI guna terus fokus menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Tanggapan Wapres Maruf Amin

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin ikut angkat bicara terkait sosok calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.

Menurut Maruf Amin kriterianya sudah jelas, yakni salah satu di antara tiga kepala staf yang sedang menjabat.

Itu artinya yang berpotensi yakni KASAD Jenderal Dudung Abdurachman, KASAL Laksamana Yudo Margono dan KASAU Marsekal Fadjar Prasetyo.

Ma'ruf Amin mengajak masyarakat sabar menunggu keputusan Presiden Joko Widodo mengenai sosok calon panglima TNI yang akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

Ia mengatakan, Jokowi selaku presiden memiliki hak prerogatif menentukan siapa panglima TNI berikutnya maupun memperpanjang masa jabatan Andika.

"Saya kira itu hak prerogatif presiden itu, nanti, Presiden kan masih belum memberikan pernyataan apa-apa, kita tunggu saja nanti Presiden menyatakan apa, apakah ada perpanjangan apa tidak, siapa yang nanti akan (dipilih)," kata Ma'ruf dalam keterangan pers, Senin (21/11/2022).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Soal Panglima TNI Pengganti Andika, Wapres: Kita Tunggu Presiden'.

Ma'ruf pun memperkirakan tidak lama lagi Jokowi akan menyampaikan keputusan mengenai siapa yang akan menjadi panglima TNI berikutnya.

Sementara itu, Ma'ruf juga menegaskan bahwa kriteria calon panglima TNI selanjutnya sudah jelas, yakni salah satu di antara tiga kepala staf yang sedang menjabat.

"Saya kira kriterianya sudah jelas bahwa diambil dari kepala staf angkatan, itu sudah jelas. Siapanya, lah itu hak prerogatif Presiden," ujar Ma'ruf.

Untuk diketahui, Andika akan pensiun pada bulan Desember 2022 mendatang sehingga Jokowi mesti segera menentukan nama yang akan menjabat sebagai panglima TNI.

Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus berharap, surat presiden mengenai penggantian panglima TNI dapat dikirimkan ke Senayan sebelum 25 November 2022 pekan ini.

Sebab, DPR harus melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan sebelum memasuki masa reses pada 16 Desember 2022 mendatang.