Akademisi: Non-Jawa Sulit Jadi Pemimpin Indonesia, Tapi Semua Warga Negara Berhak Jadi Presiden
Guru Besar UIN Alauddin Makassar M Qashim Mathar mengatakan bahwa tokoh yang bukan keturunan Jawa mustahil menjadi pemimpin Indonesia.
lihat foto
SURYA.co.id - Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar M Qashim Mathar mengatakan bahwa tokoh yang bukan keturunan Jawa mustahil menjadi pemimpin Indonesia.
Menurutnya, selama ini presiden Indonesia selalu diisi oleh orang Jawa, termasuk beberapa presiden yang terpilih sebelumnya.
"Adapun presiden bukan orang Jawa yang pernah ada bukan karena dipilih langsung oleh rakyat, tapi hanya sebagai pengganti," tutur Qashim, dikutip dari Tribunnews, Kamis (17/11/2022).
Hal tersebut disampaikan Qashim saat mengisi diskusi Program Memilih Damai dengan tema "Masihkan Berlaku The Iron Law of Indonesia Politics "Jawa Adalah Kunci" Pada Pemilu 2024?" di Aula Prof Syukur Abdullah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas), Senin (14/11/2022).
Perlu diketahui, diskusi mengenai pemimpin Jawa tersebut mencuat menyusul semakin dekatnya ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Disebutkan bahwa beberapa nama tokoh politik Indonesia diprediksi muncul sebagai kandidat bakal calon presiden dan calon wakil presiden.
Namun, calon presiden yang berasal dari luar pulau Jawa dinilai memiliki tantangan tersendiri pada Pemilu 2024 mendatang.
Dosen Sosiologi Unhas Iqbal Latief yang turut hadir dalam diskusi tersebut menjelaskan, jika berbicara mengenai “Jawa adalah Kunci” sejatinya konstitusi mengatur kedaulatan di tangan rakyat, sehingga semua warga negara mempunyai hak untuk menjadi seorang presiden.
“Tak mesti Jawa, tak mesti Sumatera, tak mesti Sulawesi, tapi kita semua punya hak untuk menjadi seorang presiden. Namun, masalahnya realitas politiknya, kita sudah menghadapi Pemilu 11 kali sejak 1955, kebetulan semua presidennya lahir di Jawa, saya bilang bukan orang Jawa, dan ada satu presiden yang lahir di Parepare, Sulsel,” katanya.
Dosen Sosiologi Unhas tersebut menganggap bahwa semua kemungkinan bisa terjadi dalam politik. Terlebih, jika melihat secara statistik pemilih terbesar memang berada di Pulau Jawa sehingga realitas politik ini yang harus pahami.
Selain Qashim dan Iqbal, pembicara lain yang hadir dalam diskusi adalah Dosen Universitas Indonesia Panji Anugrah Pramana.
Ia menjelaskan istilah “Jawa adalah Kunci” memiliki dua makna yang bisa ke arah orang atau pelakunya maupun ke wilayahnya.
“Pertama, kandidat capres haruslah orang Jawa, yang berpeluang menang adalah orang Jawa. Makna kedua, secara elektoral bisa dipahami bahwa siapa pun menguasai Jawa bisa memenangkan kontestasi tersebut," katanya.
Panji mencontohkan ketika pemilu 2019, 57,29 persen daftar pemilih tetap (DPT) mayoritas di Pulau Jawa terbagi ke dalam enam provinsi. Maka dari itu, menurutnya makna "Jawa adalah Kunci" bisa disebutkan dari sisi pemilih.
