APBD Surabaya 2023 Rp 11,2 Triliun, Ketua DPRD Adi Sutarwijono Optimistis Ekonomi Surabaya Tumbuh

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan DPRD Kota Surabaya mengesahkan APBD Surabaya 2023 senilai Rp 11,2 triliun pada 10 November 2022 bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Yang menarik, semua Anggota DPRD dan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kompak mengenakan pakaian pejuang.

Semangat kepahlawanan mengiringi detik-detik pengesahan APBD 2023.

Wali Kota Eri bersama Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, Wakil Ketua DPRD Laila Mufidah, A Hermas Thony, dan Reni Astuti meneken nota APBD 2023.

Pemkot dan DPRD pun sepakat APBD tersebut untuk kesejahteraan warga Surabaya.

"Alhamdulillah, anggaran sudah disahkan DPRD. Pemkot, DPRD, dan semua akan bergerak bersama agar ekonomi masyarakat bangkit. Kami anggarkan sekitar Rp 3 triliun untuk UMKM," kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Sudah menjadi tradisi, penetapan APBD disahkan tepat pada Hari Pahlawan 10 November setiap tahun.

Penetapan APBD lebih dini agar ekonomi warga bisa makin cepat tumbuh.

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menyebut, dengan begitu skema membangkitkan ekonomi dan kesejahteraan warga makin baik.

Adi mengatakan penambahan besaran APBD 2023 senilai Rp 600 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Penambahan ini merupakan bentuk rasa optimistis akan pertumbuhan ekonomi Surabaya di tahun mendatang.

"Dana APBD yang cukup besar diharapkan bisa menjadi trigger menggerakkan ekonomi rakyat, pemicu ekonomi rakyat," terang Adi yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya.

Pertumbuhan ekonomi di Surabaya harus mencakup semua strata.

Tidak hanya ekonomi kelas atas saja, melainkan juga ekonomi yang berbasis rakyat, misalnya pasar rakyat, UMKM dan sebagainya.

Ini juga harus tumbuh, karena ekonomi berbasis kerakyatan menjadi penggerak ekonomi Surabaya.

Menurut Adi, APBD 2023 memberikan porsi yang cukup besar untuk pemberdayaan UMKM di Surabaya.

APBD 2023 menganggarkan belanja barang dan jasa mencapai Rp 3 triliun.

Itu sudah menjadi komitmen Wali Kota bahwa 40 persen dari pos anggaran belanja barang dan jasa itu untuk UMKM.

Selain bidang ekonomi, Pemkot dan DPRD Surabaya juga berkomitmen membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan.

Maka, belanja APBD 2023 juga berkonsentrasi untuk pendidikan.

"Dengan menjamin pendidikan gratis, pemberian bea siswa, pemberian seragam gratis untuk SD dan SMP negeri maupun swasta untuk warga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Ditambah lagi dengan kenaikan honor guru TPQ, kenaikan honor bunda PAUD dan KSH (Kader Surabaya Hebat)," jelas Adi.

Bedah 3.000 Rumah
Pembangunan infrastruktur sosial masyarakat juga tidak lepas dari perhatian, di antaranya pembangunan jamban terhadap rumah yang belum memiliki.

Kemudian program bedah Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

"Sekitar 3.000-an rutilahu yang akan dibenahi. Menyedot anggaran hampir Rp 177 miliar karena banyaknya pemohon perbaikan rutilahu. Ini penambahan kuota dari tahun sebelumnya. Ditambah pula alat kesehatan terhadap RS BDH," imbuh Adi.

APBD Surabaya 2023 sengaja disahkan lebih dini dari Peraturan Mendagri, supaya penyerapan anggaran bisa maksimal.

"Pemkot bisa lebih dini merencanakan proyek-proyek lelang dan sebagainya, sehingga tanggal 1 atau 2 Januari, APBD 2023 bisa digunakan," katanya.